Musyawarah Tak Kunjung Selesai, Pemilihan Wakil Ketua MK Ditunda

Kompas.com - 22/03/2019, 12:08 WIB
Pembacaan sumpah jabatan hakim MK di Ruang Utama Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/3/2019) siang.KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Pembacaan sumpah jabatan hakim MK di Ruang Utama Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/3/2019) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah pemilihan wakil ketua yang digelar Mahkamah Konstitusi ( MK) dalam Rapat Pleno Hakim, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019), belum menghasilkan keputusan. Sembilan Hakim Konstitusi belum sepakat memilih salah satu hakim sebagai wakil ketua.

Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah mengatakan, rapat yang digelar mulai pukul 09.00 WIB itu sepakat untuk dihentikan dan dilanjutkan kembali pada 25 Maret 2019. Rapat diskors begitu memasuki ibadah shalat Jumat.

"Diputuskan proses musyawarah masih berlanjut dan belum selesai. Akan dilanjutkan hari Senin jam 16.00 WIB, setelah sidang pleno di MK," ujar Guntur di Gedung MK.

Baca juga: Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Jabatan 2 Hakim MK


Menurut Guntur, rapat berlangsung secara khidmat dan dalam suasana yang cair. Rapat dimulai dengan penyampaian pendapat dan kriteria dari masing-masing hakim.

Hingga rapat diskors, pembahasan masih seputar masukan mengenai figur yang cocok untuk menjadi wakil ketua.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah di Gedung MK Jakarta, Jumat (22/3/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah di Gedung MK Jakarta, Jumat (22/3/2019).

 

Menurut Guntur, jika pada tahap selanjutnya musyawarah belum menghasilkan orang yang ditunjuk sebagai wakil ketua, maka sesuai aturan internal, pemilihan dilakukan secara voting terbuka.

Baca juga: Ini Pertimbangan Komisi III dalam Memilih Calon Hakim Konstitusi

"Kemungkinan voting masih terbuka. Kalau tidak juga sepakat, langkah berikutnya bisa diambil voting," kata Guntur.

Sebelumnya, posisi wakil ketua diduduki oleh Aswanto. Setelah masa jabatan sebagai hakim telah habis, Aswanto terpilih lagi sebagai hakim konstitusi.

Namun, hal itu tidak serta merta mengembalikan posisi Aswanto sebagai wakil ketua. Pemilihan wakil ketua kembali dilakukan melalui musyawarah.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X