Kompas.com - 22/03/2019, 12:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, kedua cawapres, Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, mampu menaikkan elektabilitas dengan membagi peran dengan capresnya.

Arya menjelaskan, pembagian peran tersebut bisa dilakukan pada zona kampanye rapat umum, segmentasi pemilih, dan isu publik.

"Saya kira cawapres bisa berbagi peran ya, pertama untuk zona kampanye karena daerah yang perlu dikunjungi luas, tidak bisa semua dijangkau cawapres. Kemudian kedua cawapres bisa fokus di segmentasi dan isu publik yang mereka kuasai," ujar Arya kepada Kompas.com, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: Siapa Cawapres yang Paling Berperan Tingkatkan Elektabilitas? Ini Hasil Litbang ”Kompas”...

Sebelumnya, Survei Litbang Kompas terbaru mengukur sejauh mana peran calon wakil presiden terhadap elektabilitas pasangan calon di Pemilihan Presiden 2019.

Hasilnya, cawapres nomor urut 02, Sandiaga, dianggap lebih berperan dalam mendongkrak elektabilitas ketimbang cawapres nomor urut 01 Ma'ruf.

Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSISKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSIS

 

Menurut Arya, Ma'ruf bisa mendongkrak elektabilitas dengan fokus kampanye di kalangan umat muslim, khususnya pemilih dari pesantren.

"Ma'ruf fokus saja di pemilih pesantren. Kan dia seorang ulama, jadi bisa dengan meningkatkan sumber daya manusia di sekolah-sekolah agama," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Survei Litbang Kompas, Ini Pilihan Capres-Cawapres Berdasarkan Wilayah

Selain itu, lanjutnya, Ma'ruf pun bisa mengeksplorasi lagi ekonomi syariah yang ia canangkan. Mengingat saat ini perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlalu baik.

Sementara itu, untuk Sandiaga, seperti diungkapkan Arya, bisa fokus kampanye di segmentasi pemilih milenial, masyarakat kalangan menengah ke atas, dan perempuan.

Arya menyatakan, Sandiaga bisa memberikan gerakan baru untuk isu ekonomi dan lapangan pekerjaan ke masyarakat. Adanya terobosan atau inovasi dinilai mampu menaikkan elektabilitasnya.

Baca juga: Debat Cawapres dalam Isu Kesehatan Miskin Gagasan

"Saya kira Sandiaga harus punya trobosan baru ya, bukan jargon saja, diperlukan adanya komunikasi publik yang baik. Pertemuan tatap muka juga perlu ditambah dengan gerakan baru," paparnya.

Peran cawapres yang masih bisa diperkuat ini tergambar dari hasil survei Litbang Kompas dari akhir Februari hingga awal Maret 2019 dengan melibatkan 2.000 responden di 34 provinsi dengan margin of error +/- 2,2 persen.

Sebanyak 71,9 persen responden menyatakan memilih karena sosok calon presiden (capres). Adapun alasan memilih karena sosok cawapres masih relatif rendah, yakni 9,5 persen.

Baca juga: Berikut Catatan Janji Ma’ruf Amin dan Sandiaga dalam Debat Cawapres

Jika dilihat secara rinci soal seberapa kuat pengaruh sosok cawapres ini, Litbang Kompas memotret dalam kelompok pemilih Prabowo-Sandi, sebanyak 16,7 persen responden memilih karena faktor Sandi.

Sementara di kelompok pemilih Jokowi-Ma'ruf, pilihan yang didasarkan oleh faktor Ma'ruf hanya sebesar 5,4 persen.

Survei juga menunjukkan Sandiaga disukai karena latar belakang pendidikan dan usia. Sementara Ma'ruf disukai karena latar belakang keagamaan.

Kompas TV Survei Litbang Kompas terkait elektabilitas Capres-Ccawapres menjadi perbincangan hangat warganet. Sepertiapa?kita simak ulasan jurnalis KompasTVYasir Neneama berikut ini. #Elektabilitas #CapresCawapres #LitbangKompas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.