Prabowo-Sandiaga Tak Berikan Efek Elektoral, Ini Strategi PAN

Kompas.com - 21/03/2019, 19:09 WIB
Juru kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOJuru kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional ( PAN) Yandri Susanto mengakui bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak banyak memberikan pengaruh elektoral atau coattail effect bagi partainya.

Di sisi lain, pemilu yang dilaksanakan serentak membuat masyarakat lebih banyak membicarakan soal pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilu legislatif nyaris tidak terbahas.

Kendati demikian, kata Yandri, PAN memiliki strategi tersendiri agar mendapat perolehan suara di atas ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”, 7 Parpol Terancam Tak Lolos ke Senayan

Menurut Yandri, dewan pimpinan pusat memerintahkan seluruh caleg untuk turun ke lapangan dan bertatap muka dengan masyarakat.

"Itulah fungsinya PAN memerintahkan kepada semua calegnya untuk langsung bertemu dengan masyarakat. Bahwa di samping pilpres ada juga hal yang penting yaitu pemilu legislatif," ujar Yandri saat dihubungi, Kamis (21/3/2019).

Yandri menjelaskan, selama masa kampanye para caleg PAN selalu membuat pertemuan-pertemuan terbatas dengan masyarakat.

Maksimal masyarakat yang diundang berjumlah antara 500 sampai 1.000 orang di setiap kecamatan. Meski kecil, kata Yandri, pertemuan digelar dengan intensitas yang cukup sering.

"Jadi kita tidak akan menggelar kampanye besar-besaran, supaya pesan internal PAN itu sampai langsung ke masyarakat. Pertemuan kecil tapi sering, kata Yandri.

"Saya sampai hari ini sudah 16 ribu orang yang saya lantik jadi relawan saya. 16 ribu kalau dikali 5 atau 10 saja sudah berlebih suara," ucapnya.

Hasil survei Litbang Kompas 22 Februari-5 Maret menunjukkan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra masih yang paling tinggi ketimbang partai politik peserta pemilu lainnya.

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menyebut tingginya elektabilitas PDI-P dan Gerindra disebabkan efek ekor jas dari sosok kedua capres yang selama ini melekat dengan parpol itu, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Baca juga: PAN Diprediksi Tak Lolos ke DPR, Ini Kata Ketua DPP

Survei Litbang Kompas menggunakan metode pengumpulan data lewat wawancara tatap muka pada 22 Februari-5 Maret 2019 terhadap 2.000 responden.

Responden dipilih secara acak sederhana dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian ini sebesar kurang lebih 2,2 persen dengan kondisi penarikan sampel acak sederhana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X