Wapres: Kalau Masih Banyak Pejabat Ditangkap, Artinya Pengawasan Kurang Berhasil

Kompas.com - 21/03/2019, 14:32 WIB
Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/3/2019).Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, keberhasilan pengawasan lembaga pemerintahan tak bisa diukur dari banyaknya pejabat yang ditangkap terkait kasus korupsi.

Karena itu, ia menilai banyaknya pejabat yang ditangkap terkait kasus korupsi menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan.

"Padahal penilaian yang berhasil kalau yang ditangkap kurang. Kalau masih banyak ditangkap, pengawasan kurang berhasil artinya. Tapi jangan juga membiarkan sehingga tidak ditindak, bahaya juga itu," kata Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Ungkap Kendala Pemberantasan Korupsi di Jatim, Khofifah Soroti Pengawasan Dana Desa

Kalla mengatakan, pengawasan berhasil bila mampu mengurangi praktek korupsi di pemerintahan.

Kalla pun mengingatkan para pejabat berhati-hati setiap menandatangani keputusan terkait proyek pemerintahan. Sebab, biasanya sejumlah pejabat tak membaca detail apa yang diteken, padahal di dalamnya bisa jadi terdapat penyelewengan anggaran.

Baca juga: Tingkatkan Fungsi Pengawasan Sektor Keuangan, OJK Gandeng Kemendagri dan PPATK

Wapres berharap melalui Rakornas Pengawasan Internal Pemerintahan ini para inspektorat mampu menciptakan sistem pengawasan yang ketat untuk menekan jumlah korupsi di kalangan pejabat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

"Itulah harapan kita semua. Semoga pertemuan kita ini dapat menghasilkan yang baik dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan bangsa ini," lanjut Kalla.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X