Jadi, Prabowo-Sandiaga Unggul atau Tidak Versi Survei Internal BPN?

Kompas.com - 21/03/2019, 11:07 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) saling memberi salam seusai debat capres 2019 disaksikan moderator di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAYCapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) saling memberi salam seusai debat capres 2019 disaksikan moderator di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Penulis Jessi Carina
|

Punya dua survei

Juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sodik Mudjahid, tidak heran dengan perbedaan klaim itu. Ia beralasan, BPN melakukan dua survei yang berbeda.

Namun, dia tidak menjelaskan apa perbedaan dua survei yang dimaksud hingga menghasilkan hasil yang berbeda.

Baca juga: Survei Internal BPN: Prabowo-Sandiaga 54 Persen, Jokowi-Maruf 40-an Persen

"Pada survei plan A kami, hasilnya posisi kami sudah sama dengan petahana. Survei plan B, kami sudah melewati posisi petahana. Bahkan di beberapa provinsi lewatnya sudah besar," kata Sodik.

"Tetapi jangan tanya angka. Itu hanya untuk keperluan internal," tambah dia.

Meski hasilnya berbeda-beda, Sodik mengatakan, keduanya membawa kabar yang positif bagi pasangan Prabowo-Sandiaga.

Pada masa akhir perjuangan Pilpres ini, Sodik mengatakan, BPN Prabowo-Sandiaga semakin percaya diri.

Dia mengklaim, pasangan nomor urut 02 itu semakin mendapat dukungan dari masyarakat banyak. Kondisi ini, menurut dia, sesuai dengan hasil survei internal mereka.

"Lihat kalau Prabowo dan Sandiaga ke lapangan. Rakyat melimpah berjubel dan histeris. Jadi lengkap pendukung kami, ini semua sesuai dengan survey kami," kata dia.

Survei eksternal yang dipercaya

Kondisi survei internal yang begitu positif untuk Prabowo-Sandiaga ini membuat mereka tak percaya hasil survei lembaga lain.

Khususnya yang menyebut pasangan Prabowo-Sandiaga masih terpaut jauh dari Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Sandiaga: Kami Tak Pernah Percaya Survei Eksternal

Bahkan, Sandiaga pernah sesumbar bahwa dia tidak pernah memercayai survei eksternal.

"Kami tidak pernah percaya dengan survei yang diumumkan. Kami selalu berpaut dan selalu mengacu pada survei internal kami," ujar Sandi, Kamis (20/3/2019).

Meskipun pada kenyataannya, ada hasil survei eksternal yang mencuri kepercayaan BPN Prabowo-Sandiaga.

Misalnya, survei Litbang Kompas yang menempatkan Jokowi-Ma'ruf pada posisi 49,2 persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 37,4 persen.

Meski Jokowi-Ma'ruf masih unggul, tetapi survei ini menyebut selisih elektabilitas kedua paslon semakin tipis.

Baca juga: Fadli Zon: Elektabilitas Petahana di Bawah 50 Persen itu Artinya Kalah

Fadli Zon bahkan menanggapi survei Litbang Kompas memiliki nilai lebih dibanding survei lain.

"Kalau menurut dalam survei kami sih selisihnya malah kami sudah melampaui ya walaupun masih tipis ya. Tentu metodologi-metodologi survei ini, apalagi yang tidak men-declare, kalau Kompas saya kira independen, tapi yang lain itu tidak men-declare, itu bisa membuat satu perkiraan yang salah," kata Fadli.

Declare yang dimaksud Fadli adalah tentang keterkaitan lembaga survei dengan salah satu pasangan calon.

Menurut dia, banyak lembaga survei yang tidak memastikan bahwa mereka tidak terkait dengan paslon tertentu.

Baca juga: Sandiaga: Survei Litbang Kompas Dekat dengan Survei Internal Kami

Meski sempat mengaku tak percaya hasil survei yang diumumkan, Sandiaga kini menyambut positif hasil survei Kompas yang diumumkan pada Rabu kemarin.

Menurut Sandiaga, kian menipisnya jarak keterpilihan dengan Jokowi-Ma'ruf berarti masyarakat sudah semakin paham bahwa ekonomi bangsa perlu diperbaiki.

Khususnya, masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah yang membutuhkan kemandirian ekonomi.

"Alhamdulilah sepertinya masyarakat sudah menangkap apa visi misi kami. Kaum pelajar juga bisa menangkap dengan cepat, tapi banyak sekali yang belum ditangkap media," ungkapnya kemudian.

"Hasil survei kompas mengafirmasi bahwa konsep kita bisa diterima masyarakat. Tapi kita masih harus bekerja keras, saya ingatkan kepada relawan bahwa tinggal 25 hari lagi dan di 21 hari terakhir akan kita sprint," tambah dia.

Jika mengacu pada hasil survei Kompas, elektabilitas Prabowo maupun Jokowi mengalami penurunan dibanding perolehan suara pada Pilpres 2014.

Hasil Pilpres 2014, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 46,85 persen atau 62.576.444 suara.

Sementara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memperoleh 53,15 persen atau 70.997.851 suara. Selisih suara keduanya adalah 6,3 persen atau 8.421.407.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X