Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berdasarkan Survei Internal, Ini Sebab Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 21/03/2019, 08:57 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon mengklaim bahwa berdasarkan hasil survei internal, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat ini sudah melampaui Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun, Fadli tidak menyebut secara spesifik hasil dari survei internal. Ia hanya menyebut elektabilitas Prabowo-Sandiaga unggul tipis dari Jokowi-Ma'ruf.

Lantas apa penyebab elektabilitas Prabowo-Sandiaga meningkat?

Menurut Fadli, program yang ditawarkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 di bidang ekonomi memnberikan dampak yang cukup signifikan.

"Saya kira program ekonomi ya dan juga program-program yang langsung aktual disampaikan lebih realistis," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Survei Internal BPN, Jokowi Masih Unggul, tapi Tak Sampai 10 Persen

Dalam berbagai kesempatan kampanye, Prabowo maupun Sandiaga kerap menyinggung persoalan kedaulatan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Mereka juga sering bertemu dengan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan bicara soal entrepreneurship.

Isu lain yang diangkat belakangan ini adalah penurunan tarif dasar listrik.

Fadli menilai berbagai isu tersebut yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini.

Baca juga: Penyebab Elektabilitas Jokowi-Maruf Turun Menurut Litbang Kompas

"Ya artinya memberikan kemudahan-kemudahan hidup bagi masyarakat secara konkret. Dari apa yang sekarang dirasakan masyarakat makin susah," kata fadli.

Secara terpisah Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan bahwa ada beberapa program yang memang digunakan untuk menggaet pemilih dari generasi muda.

Program-program itu antara lain, Rumah Siap Kerja, KTP elektronik (E-KTP) sebagai kartu multiguna dan revitalisasi pertanian.

Program Rumah Siap Kerja baru saja diluncurkan pada Sabtu (16/3/2019) dan bertujuan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia.

Rumah Siap Kerja memiliki beberapa fasilitas seperti pencarian lapangan kerja yang dihubungkan dengan banyak situs pemerintah dan swasta, serta pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat.

Sementara, gagasan menjadikan E-KTP sebagai kartu multiguna untuk mengakses seluruh program pemerintah diungkapkan Sandiaga pada saat debat ketiga pilpres.

"Bagi anak muda, ada Rumah Siap Kerja, EKTP sebagai satu kartu multiguna, revitalisasi pertanian," kata Dahnil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com