Debat Cawapres dalam Isu Kesehatan Miskin Gagasan

Kedalaman pemahaman Ma’ruf terhadap penyebab tingginya angka stunting di Indonesia patut diapresiasi. Ma’ruf menjelaskan, periode kritis pertumbuhan anak terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), sejak anak dalam kandungan hingga usia dua tahun. 

Ma’ruf Amin mempertanyakan efektivitas program Sedekah Putih yang ditawarkan Prabowo-Sandi. Program Sedekah Putih, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas, mengundang masyarakat luas untuk menyumbang susu, kacang hijau dan sumber protein lainnya. Ma’ruf menekankan, program pemberian susu paska anak berusia dua tahun menyesatkan. 

Pemerintah seharusnya melanjutkan program pemberian bantuan pangan bergizi, sanitasi dan air bersih serta edukasi kesehatan remaja. Paduan program ini, dinilai Ma’ruf, sukses menurunkan angka prevalensi stunting nasional dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). 

Dalam konteks stunting, investasi Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa untuk program nutrisi telah mencapai Rp 51,9 triliun (2017). Rp 24 miliar per tahun telah dialokasikan pada level nasional, yang sebagian besar dipakai untuk mendanai program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Kementerian Kesehatan mengelola dana Rp 843,07 miliar (2016) untuk program gizi spesifik. 72,3% nya dialokasikan untuk pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang belum terbukti cost-effective. 

Meskipun alokasi anggaran ini telah membantu meningkatkan akses keluarga 1.000 HPK pada layanan dasar, kesenjangan penyediaan layanan gizi dan pembelajaran dini yang penting untuk mengatasi krisis stunting masih lebar. Konvergensi delapan layanan dasar yang selama ini disediakan pemerintah (kesehatan, gizi, sanitasi dan air bersih, pendidikan, pertanian dan jaminan sosial) masih minim: kurang dari 0,1% anak usia 2 tahun dapat mengakses seluruh layanan ini secara simultan. 

Temuan ini menegaskan tiga hal: (1) lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga; (2) minimnya kapasitas perencanaan, penganggaran dan monitoring-evaluasi Pemerintah, (3) ketidakmampuan mengawal ketepatan dan kualitas layanan dasar; dan (4) minimnya upaya peningkatan demand masyarakat. 

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 (Stranas) yang mengamanatkan intervensi terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas yang diluncurkan Kantor Sekretariat Wakil Presiden dan Bappenas baru saja diluncurkan. 

Ma’ruf telah secara gamblang menyebut janji untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar 10% dalam 5 tahun kepemimpinannya bersama Jokowi. Hal ini sesuai dengan skenario optimis dari Stranas. Sayangnya beliau tidak mengangkat langkah konkret yang terurai jelas dalam dokumen itu.  

Waktu untuk menjawab pertanyaan debat memang terlalu singkat untuk memeriksa sejauh apa kesenjangan antara janji politis, visi teknokratik dan implementasi kebijakan di lapangan. Tetapi cuplikannya penting sebagai jendela untuk meneropong komitmen. Jika dalam waktu berharga yang singkat itu keduanya sulit melafalkan hal-hal kunci, bagaimana kita yakin mereka akan memberikan solusi konkret dan bukan hanya retorika politik?