Debat Cawapres dalam Isu Kesehatan Miskin Gagasan

Kompas.com - 21/03/2019, 08:19 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin (kiri) berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 disaksikan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, di Hotel Sultan, Jakarta,, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin (kiri) berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 disaksikan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, di Hotel Sultan, Jakarta,, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

Debat Cawapres Pilpres 2019 semestinya mempertemukan Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno dalam sebuah laga ide. Kenyataannya, keduanya lebih senang unjuk seni berpidato ketimbang mengadu gagasan konkret. 

Padahal, pertanyaan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan stunting ideal karena tiga hal. Pertama, keduanya adalah isu kesehatan terpopuler di Google Trends. Kedua, dari sudut pandang tata kelola, Presiden memiliki kuasa paling besar menentukan arah implementasi JKN, sementara kantor Sekretariat Wakil Presiden memegang komando kolaborasi 23 Kementerian/Lembaga dalam isu pencegahan stunting. Ketiga, solusi untuk JKN dan stunting mengandung detail kebijakan yang pelik dan tidak instan. 

Jika saja malam itu kedua Cawapres menjawab pertanyaan moderator dengan mendalam, publik tidak hanya mendapat platform penentuan agenda (agenda setting) yang berharga, tetapi juga terlindung dari retorika politik yang kering dan klise.

Pemerhati kebijakan kesehatan pantas kecewa dengan kedalaman pertarungan gagasan pada debat Cawapres Pilpres 2019. Walau tampak meyakinkan, keduanya gagal memberikan solusi konkret dari isu kesehatan yang kompleks dan, akibatnya, nyaris tidak menawarkan terobosan apapun. 

Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional 

Isu JKN muncul dalam dua kesempatan. Selayaknya petahana, Ma’ruf Amin mebanggakan cakupan kepesertaan yang mencapai 215 juta jiwa. Sebuah angka yang menempatkan JKN sebagai asuransi sosial single pool terbesar di dunia. 

Tidak ada yang salah dengan pernyataan Ma’ruf, namun publik berhak mendengar keadaan yang seutuhnya. Hingga tahun keempat, BPJS Kesehatan masih didera defisit pembiayaan triliunan rupiah. Iuran yang belum sesuai hitungan aktuaria dan ketidakmampuan BPJS Kesehatan melakukan kendali mutu serta kendali biaya menyebabkan defisit menggulung dari tahun ke tahun. 

Sandiaga Uno menekankan dampak dari persoalan defisit pembiayaan pada kesenjangan akses dan kualitas layanan. Untuk menambah dramatisasi, Sandiaga kembali mengangkat nama seorang warga biasa sebagai korban persoalan defisit JKN. Dia juga menyoroti efek bola salju pembiayaan JKN yang rendah: pembayaran klaim rumah sakit tertunda, tenaga kesehatan tidak mendapat insentif tepat waktu dan pembayaran obat ke perusahaan farmasi terhambat. 

Sandiaga Uno menjanjikan target penyelesaian akar permasalahan JKN dalam 200 hari pertama kepemimpinannya bersama Prabowo yang diawali dengan komitmen politik untuk menghitung ulang aktuaria. Sayangnya, Sandiaga masih berhenti pada tataran retorika politik dan gagal memberikan strategi konkret penyesuaian kontribusi iuran.

Kubus Jaminan Kesehatan Semesta milik WHO merumuskan tiga dimensi penting: (1) seberapa besar persentase penduduk yang dilindungi; (2) seberapa lengkap pelayanan yang dijamin; dan 3) seberapa besar biaya langsung yang masih ditanggung penduduk. 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X