Jokowi Minta Caleg PDI-P Ikut Tekan Angka Golput

Kompas.com - 20/03/2019, 20:04 WIB
Calon presiden Joko Widodo berpidato dalam acara Doa Satukan Negeri di Gedung Serbaguna T Rizal Noordin, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (15/3/2019). Capres nomor urut 01 itu mengajak relawan dan simpatisan untuk melawan kabar bohong atau hoax yang dapat memecah belah persatuan bangsa. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayCalon presiden Joko Widodo berpidato dalam acara Doa Satukan Negeri di Gedung Serbaguna T Rizal Noordin, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (15/3/2019). Capres nomor urut 01 itu mengajak relawan dan simpatisan untuk melawan kabar bohong atau hoax yang dapat memecah belah persatuan bangsa. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memberikan pembekalan bagi para caleg DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta dan caleg DPRD DKI Jakarta dari PDI-P.

Secara khusus, Jokowi meminta agar para caleg semakin gencar menyosialisasikan Pemilu 2019 kepada masyarakat agar menekan angka golput.

Baca juga: LSI: Jika Wong Cilik dan Warga Minoritas Banyak Golput, Jokowi-Maruf Rugi

"Mau mengingatkan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS berbondong-bondong. Jangan sampai ada yang golput," ujar Jokowi usai acara pembekalan yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Jokowi berharap kehadirannya memberikan tenaga tambahan bagi para caleg sebagai salah satu garda depan sosialisasi Pemilu 2019.

Baca juga: Menurut LSI, Prabowo-Sandi Dirugikan jika Kalangan Terpelajar Banyak yang Golput

"Ya intinya memberikan semangatlah," ujar Jokowi.

Hadir dalam pembekalan tersebut, yakni 106 caleg DPRD DKI Jakarta dan 21 caleg DPR RI yang daerah pemilihannya di Ibu Kota.

Selain diberikan pembekalan, para caleg juga mendapat kesempatan berfoto bersama Jokowi di studio khusus.

Kompas TV #Golput adalah singkatan dari Golongan Putih. Istilah ini digunakan pada pemilu pertama Orde Baru tahun 1971. Disebut golput karena pemilih dianjurkan untuk mencoblos pada bagian putih surat suara alias di bagian luar gambar partai atau kotak nama calon. &quot;Kan bisa saja nggak datang ke TPS?&quot;<br /> Hei, pada zaman itu, bagi yang tak datang ke TPS akan ditandai ???? #RabuPemilu #Pemilu

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X