Respons Survei Litbang Kompas, TKN Fokus Konsolidasi dan Kejar "Undecided Voters"

Kompas.com - 20/03/2019, 15:58 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul SaniDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengaku tak ambil pusing terkait berbagai hasil survei, termasuk survei terbaru Litbang Kompas.

Diketahui, survei Litbang Kompas yang dilakukan 22 Februari-5 Maret 2019 menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 49,2 persen.

Sementara, elektabilitas Prabowo-Sandiaga sebesar 37,4 persen. Adapun sebanyak 13,4 persen responden masih menjawab rahasia.

Baca juga: Tak Percaya Survei Kompas, Fadli Zon Yakin Prabowo-Sandi Sudah Unggul

"Yang paling penting di sisa waktu ini kami bisa terus berkonsolidasi melakukan kegiatan infanteri door to door dan knocking door, gitu ya," kata Arsul di DPP PPP, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurut Arsul, TKN akan fokus mengejar potensi "undecided voters" atau calon pemilih yang belum memutuskan.

"Tentunya ke tempat para pemilih terutama yang kita posisikan masih undecided voters atau pemilih yang belum memutuskan itu terus akan kita kerjakan," katanya.

Menurut Arsul disparitas angka dalam berbagai survei elektabilitas pada dasarnya merupakan hal yang wajar dan dinamis. Sebab, kata dia, survei merupakan sebuah potret sesaat.

Baca juga: Di Balik Survei Litbang Kompas, dari Penentuan Responden hingga Cara Kerja Penyurvei...

"Kan semua paham, survei itu adalah potret sesaat. Maka, kalau katakanlah selama ini ada disparitas perbedaan angka keunggulan, rata-rata (Jokowi-Ma'ruf) pada umumnya sekitar 50 persen kemudian turun, ya, itu tidak usah juga kita sikapi dengan berbantah-bantahan mana yang lebih valid," ujar dia.

Survei Litbang Kompas dilakukan terhadap 2.000 responden yang dipilih secara acak memakai metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, dan margin of error +/- 2,2 persen. Artinya persentase survei bisa bertambah atau berkurang sekitar 2,2 persen.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X