Selisih Elektebilitas Menipis, Prabowo-Sandi Fokus Gaet "Swing Voters"

Kompas.com - 20/03/2019, 13:33 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koodinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya berupaya menggaet swing voters atau masyarakat yang belum menentukan pilihan dalam sisa waktu menuju Pilpres 2019.

Mengingat, survei terbaru Litbang Kompas terkait elektabilitas, selisih elektabilitas antara kedua pasangan calon kini tinggal 11,3 persen.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo- Sandiaga 37,4 persen. Adapun, 13,4 persen responden menyatakan rahasia.

"Jadi kami akan terus fokus pada upaya menggaet swing voters melalui program-program yang rasional dengan perspektif jangka panjang," ujar Dahnil saat dihubungi Rabu (20/3/201).

Baca juga: Sebulan Jelang Pemilu, Ini Elektabilitas Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi Menurut 3 Lembaga Survei

Dahnil mengaku pihaknya semakin optimistis pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dapat memenangkan Pilpres 2019, jika mengacu pada survei terbaru Litbang Kompas.

Selain selisih yang semakin tipis, hasil survei Kompas juga menunjukkan penurunan elektabilitas pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sebaliknya, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengalami kenaikan.

Dahnil menilai bahwa pasangan petahana dapat diprediksi kalah jika elektabilitasnya saat ini di bawah 50 persen. Sebab, hanya tersisa kurang dari satu bulan jelang masa pencoblosan pada 17 April 2019 mendatang.

Ia juga membandingkan hasil survei tersebut dengan hasil Pilpres 2014. Diketahui, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla meraih kemenangan dengan 70.997.85 suara atau 53,15 persen.

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara (46,85 persen).

"Kami melihat gelombang perubahan sulit dibendung. Rakyat menginginkan ada pergantian kepemimpinan," kata Dahnil.

Survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas pada 22 Februari 2019 - 5 Maret 2019 menunjukkan, jarak elektabilitas antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, semakin tipis.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Adapun, 13,4 persen responden menyatakan rahasia.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Naik Versi Survei Litbang Kompas, Ini Tanggapan BPN

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error +/- 2,2 persen.

Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan menuliskan, jarak elektabilitas kedua pasangan calon semakin menyempit, 11,8 persen.

Pada survei Litbang Kompas sebelumnya, Oktober 2018, perolehan suara keduanya masih berjarak 19,9 persen dengan keunggulan suara di pihak Jokowi-Ma'ruf.

Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 52,6 persen, Prabowo-Sandiaga 32,7 persen, dan 14,7 responden menyatakan rahasia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X