Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/03/2019, 13:18 WIB


KOMPAS.com
– Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin. Ulama kharismatik kelahiran Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943 ini ternyata tak hanya ahli soal agama, tapi juga seorang politisi.

Pada bidang agama, Ma'aruf merupakan salah satu ulama ahli fiqih di Indonesia. Ma’ruf mendapat gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Rektor Unversitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Komarudin Hidayat pada 5 Mei 2012.

Ma'ruf juga memiliki gelar profesor dan guru besar, yakni pada bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penganugerahan gelar profesor dimaksud, dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) lewat sidang terbuka pada Rabu 24 Mei 2017.

Baca juga: Ini Alasan Ma'ruf Amin Terima Ajakan Jokowi Jadi Cawapres

Keahliannya dalam ilmu agama, mengantarkan Ma'ruf Amin hingga menyandang dua jabatan yang sangat penting, yakni Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais 'Aam Nahdlatul 'Ulama.

Saat di MUI, Ma’ruf Amin mengeluarkan 25 fatwa tentang ekonomi syariah sejak 2015. Di antaranya, terkait Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, hingga soal Uang elektronik Syariah.

Bukan rahasia umum lagi bahwa, Ma'ruf Amin merupakan keturunan dari Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani. Ma'ruf Amin merupakan cicit Syaikh Nawawi, ulama besar asal Banten yang pernah menjadi Imam Masjidil Haram di Mekah, Saudi Arabia.

Dunia politik

Di sisi lain dalam dunia politik, Ma'ruf Amin antara lain, menjadi anggota DPR dari Utusan Golongan (1971–1973) dan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973-1977. Lalu juga pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari PPP (1977–1982).

Tercatat beliau pernah pula menjadi anggota MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1997–1999. Bersama PKB, ia lagi-lagi pernah menjadi anggota DPR pada periode 1999–2004.

Lulusan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, ini pun pernah dua kali menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yakni, pada 2007-2010 dan 2010-2014.

Tak ayal, karena kepiawaiannya di bidang agama ditambah pengalaman politiknya selama puluhan tahun, menjadikan Ma'ruf Amin sosok yang lengkap dan langka.

Banyak pihak menilai, tak salah jika ia menjadi pendamping Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Baca jugaMa'ruf Amin Bahas Pemerataan Ekonomi Dalam Kunjungan di Medan

Ma'ruf Amin pun mengapresiasi kinerja Jokowi bersama Jusuf Kalla pada Kabinet Kerja 2014-2019. Menurutnya, banyak pencapaian yang sekarang dirasakan oleh rakyat.

“Kinerja Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla sangat baik. Banyak investasi infrastruktur yang menjadi modal untuk pembangunan Indonesia ke depannya,” kata Ma’ruf Amin seperti ditayangkan Kompas TV, Minggu (24/2/2019).

Karenanya, bersama Jokowi pada Pilpres 2019, Ma'ruf Amin berkomitmen akan melanjutkan program yang telah berjalan dan menyempurnakan beberapa program lainnya.

Indonesia tercatat sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tentu, akan sangat menguntungkan jika memiliki wakil presiden yang menguasai dan memahami secara mendalam banyak hal, khususnya ilmu agama dan ekonomi Islam.

Ini perlu agar bisa mengantarkan Indonesia menjadi nomor satu atau terdepan khususnya mengenai ekonomi islami.

#IndonesiaOptimis

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.