Bicara soal Pemecatan Prabowo dari TNI, Agum Gumelar Dilaporkan ke Bareskrim

Kompas.com - 20/03/2019, 08:33 WIB
Tokoh nasional Agum Gumelar saat ditemui usai melayat istri Indro Warkop, Nita Octobijanthy di RS MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2018). KOMPAS.com/ANDIKA ADITIATokoh nasional Agum Gumelar saat ditemui usai melayat istri Indro Warkop, Nita Octobijanthy di RS MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Antikorupsi dan Hoaks (Kammah) melaporkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, ke Bareskrim Polri, atas dugaan mengetahui perkara tapi tak melaporkannya, Selasa (19/3/2019).

Laporan tersebut diterima pihak kepolisian dengan nomor LP/B/0311/III/2019/BARESKRIM.

Kuasa hukum Kammah, Eggi Sudjana, mengatakan, laporan tersebut mengacu pada video pernyataan Agum yang beredar soal pemecatan Prabowo Subianto sebagai anggota TNI.

Baca juga: BPN Tanggapi Video Pernyataan Agum Gumelar soal Pemecatan Prabowo

Dalam video itu, Agum mengatakan, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menyatakan Prabowo telah melakukan pelanggaran HAM berat dan memutuskan pemecatannya.

"Poinnya yang mendasar adalah tentang pernyataan Agum Gumelar yang perlu ditelusuri lebih jauh. Pernyataan Agum ini dia mengetahui sejak 2014 sudah ngomong seperti itu juga," kata Eggi di kantor Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

"Berarti dugaannya peristiwa 1998 dia tahu persis segalanya, siapa yang ngebunuh, siapa yang dibunuh, jelas tuduhannya kepada Pak Prabowo," katanya.

Koalisi Masyarakat Anti-korupsi dan Hoaks (Kammah) melaporkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, ke Bareskrim Polri, atas dugaan mengetahui perkara tapi tak melaporkannya, pada Selasa (19/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Koalisi Masyarakat Anti-korupsi dan Hoaks (Kammah) melaporkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, ke Bareskrim Polri, atas dugaan mengetahui perkara tapi tak melaporkannya, pada Selasa (19/3/2019).

Menurut mereka, persoalan tersebut seharusnya sudah selesai mengingat Prabowo sudah menjadi cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2009.

Eggi mengatakan, kala itu Agum hadir dan tidak mempermasalahkannya.

Baca juga: TKN: Kami Tak Pernah Minta Agum Gumelar Bicara soal Pemecatan Prabowo

"Poin pentingnya adalah jika Prabowo menjadi tersangka peristiwa 98 itu, kenapa tahun 2009 Prabowo menjadi cawapresnya Megawati. Agum ada di situ kok, Agum tidak mempersoalkan," ujar dia.

Selain itu, mereka juga menyinggung Presiden Joko Widodo yang dinilai abai terhadap pernyataan Agum yang diulang setiap pilpres.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi-Maruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 Persen

Oleh karena itu, mereka berharap agar polisi dapat profesional dalam menangani laporan tersebut.

Barang bukti yang dilampirkan terdiri dari video saat Agum mengeluarkan pernyataan tersebut dan tangkapan layar berisi konten berita.

Pasal yang mereka gunakan untuk menjerat Agum adalah Pasal 221 KUHP.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Nasional
Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X