Pascadebat, Kemana Pemilih Pemula Berlabuh?

Kompas.com - 20/03/2019, 07:00 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU)RI menggelar simulasi nasional pemungutan dan penghitungan di area parkir Gua Selarong, Kecamatan Pajangan, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (9/3/2019) KOMPAS.com/MARKUS YUWONOKomisi Pemilihan Umum (KPU)RI menggelar simulasi nasional pemungutan dan penghitungan di area parkir Gua Selarong, Kecamatan Pajangan, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (9/3/2019)


MASA kampanye pilpres 2019 tinggal menyisakan waktu kurang dari satu bulan sebelum berakhir pada 13 April 2019. Memasuki masa-masa akhir, kampanye yang dilakukan oleh kedua kubu kini berfokus pada perebutan suara pemilih gamang (swing voters dan undecided voters), yang di dalamnya termasuk pemilih pemula.

Meskipun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 berada di atas angin jika menilik sejumlah hasil survei elektabilitas terakhir, namun dipastikan perebutan suara pemilih gamang belum berakhir.

Berdasarkan beberapa hasil survei terakhir, jumlah pemilih gamang atau mereka yang belum menentukan pilihan bervariasi mulai dari 9 persen hingga 30 persen.

Dengan selisih elektabilitas antara kedua pasangan calon yang masih bervariasi berdasarkan sejumlah survei terakhir, yakni antara 9 persen hingga 28 persen, suara pemilih gamang dinilai masih akan menjadi penentu kemenangan yang layak diperjuangkan hingga akhir.

Bagaimana strategi dan isu ‘seksi’ untuk merebut hati pemilih gamang dan pemilih pemula di sisa masa kampanye akan diperbincangkan dalam program talkshow Satu Meja The Forum yang disiarkan secara langsung di Kompas TV, Rabu (20/3), pukul 20.00 WIB.

Turut dibahas pada panggung Satu Meja The Forum hasil survei elektabilitas yang dilakukan Litbang Kompas terhadap kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Merebut suara pemilih pemula

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, warga negara Indonesia yang genap berusia 17 tahun pada 17 April 2019 berhak memberikan suaranya pada Pemilu 2019.

Meskipun data jumlah pemilih pemula beragam, namun secara kualitatif suara mereka memberikan kontribusi cukup signifikan bagi kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Data KPU menyebutkan potensi pemilih pemula, atau yang baru berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, mencapai lebih dari 7 juta.

Sementara berdasarkan data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Ditjen Dukcapil, pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun pada 1 Januari 2018 hingga 17 April 2019 sebanyak lebih dari 5 juta jiwa.

Debat pilpres ketiga yang diikuti cawapres pada 17 Maret 2019 lalu menjadi ajang untuk merebut hati para pemilih pemula. Penekanan kepada pemilih pemula jelas tampak pada isu dan narasi visi misi yang diangkat oleh kedua cawapres.

Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, menawarkan program Kartu Indonesia Pintar khusus Kuliah (KIP Kuliah) yang menyasar siswa dan lulusan SMA atau sederajat yang merupakan pemilih pemula. Pun tampak dari narasi visi yang disampaikan Ma’ruf.

“Oleh karena itu, kepada anak-anak semua, saya nyatakan kalian jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk bercita-cita," ungkap Ma’ruf saat menyampaikan visi misi di awal debat.

Sementara cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyasar para pemilih pemula melalui gagasan penghapusan Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan penelusuran minat dan bakat.

Ujian Nasional, meskipun kini tak lagi dijadikan satu-satunya penentu kelulusan siswa, harus diakui tetap dianggap sebagai momok menakutkan oleh para siswa, terutama bagi siswa di daerah dimana kualitas pendidikan relatif tertinggal.

Kedua isu yang menyasar kelompok pemilih pemula tersebut turut dibahas pada panggung Satu Meja The Forum. Menarik untuk mengupas lebih dalam apakah gagasan ini telah melalui kajian komprehensif dan mendalam oleh tim sukses, atau hanya sekadar isu yang politisasi guna merebut suara pemilih pemula.

Kampanye terbuka

Pertarungan perebutan suara pemilih gamang tampaknya akan menjadi titik berat pada masa kampanye terbuka yang dimulai 24 Maret hingga 13 April 2019. Pada masa ini, kampanye diperbolehkan dilakukan di ruang terbuka.

Berbeda dengan masa kampanye pertemuan terbatas sebelumnya yang hanya diperbolehkan diselenggarakan di dalam ruangan atau gedung tertutup, kampanye terbuka tidak mengenal pembatasan jumlah massa.

Bagaimana strategi kedua kubu pada kampanye terbuka untuk merebut suara pemilih gamang akan dibahas mendalam pada panggung Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (20/3), mulai pukul 20.00 WIB.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X