Kompas.com - 19/03/2019, 23:18 WIB
Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penanganan banjir bandang di Papua tak hanya menjadi tugas pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) sebagai ujung tombak pelestarian lingkungan.

Kalla meyebutkan, upaya pelestarian lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir juga harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Ini bukan saja KLHK, tapi juga Pemda setempat, bupati setempat, itu semua. Karena apa pun aturan oleh KLHK, tapi oleh bupati bisa tak dilakukan dengan baik, oleh gubernur tak baik, itu kan terjadi di Indonesia yang seperti ini," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: 6.831 Orang Mengungsi akibat Bencana Banjir Bandang di Sentani Jayapura

"Oleh karena itu tugas kita bersama, bukan hanya satu kementerian, tugas kita semua," lanjut Kalla.

Kalla menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama mengambil langkah preventif agar peristiwa serupa tak terjadi lagi.

Karena itu, sambung Kalla, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama membuat langkah pencegahan yang konkrit seperti peningkatan sanksi bagi perambah hutan dan pengetatan pengawasan di wilayah yang dilarang untuk menebang pohon.

Baca juga: BRI Salurkan Bantuan Rp 150 Juta untuk Korban Banjir Bandang Sentani

"Kalau hutannya bagus, airnya mengalir dan airnya sebagian tersimpan di hutan. Lalu pada saat kemarau baru mengalir," ujar Kalla.

"Kalau sekarang hutannya berkurang, otomatis proses penyimpanan air kita, begitu hujan deras satu kali, turun semua (airnya). Kemudian terjadi banjir, longsor. Itu pengaruh hutan yang ditebang tanpa izin, ilegal," kata Kalla lagi.

Memasuki hari ketiga pasca-bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah lokasi di Kabupaten Jayapura, 9.580 orang terpaksa mengungsi di 25 titik pengungsian.

Baca juga: Anjing Pelacak Polri Temukan 15 Jenazah Korban Banjir Bandang Jayapura

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa kamal di RS Bhayangkara, Jayapura, Selasa (19/3/2019) malam, menjelaskan, meningkatnya jumlah pengungsi karena proses sinkronisasi data yang terus berjalan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Nasional
AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

Nasional
KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

Nasional
Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Nasional
Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Nasional
ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

Nasional
Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Nasional
Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Nasional
Fatwa MUI: Buka Bersama di Masjid hingga Kantor Boleh Asal Taati Prokes

Fatwa MUI: Buka Bersama di Masjid hingga Kantor Boleh Asal Taati Prokes

Nasional
Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Nasional
Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Nasional
Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Nasional
Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X