Wapres Kalla: Penanganan Banjir Bandang Sentani Butuh Sinergi Pusat dan Daerah

Kompas.com - 19/03/2019, 23:18 WIB
Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/3/2019).Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penanganan banjir bandang di Papua tak hanya menjadi tugas pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) sebagai ujung tombak pelestarian lingkungan.

Kalla meyebutkan, upaya pelestarian lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir juga harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Ini bukan saja KLHK, tapi juga Pemda setempat, bupati setempat, itu semua. Karena apa pun aturan oleh KLHK, tapi oleh bupati bisa tak dilakukan dengan baik, oleh gubernur tak baik, itu kan terjadi di Indonesia yang seperti ini," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: 6.831 Orang Mengungsi akibat Bencana Banjir Bandang di Sentani Jayapura


"Oleh karena itu tugas kita bersama, bukan hanya satu kementerian, tugas kita semua," lanjut Kalla.

Kalla menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama mengambil langkah preventif agar peristiwa serupa tak terjadi lagi.

Karena itu, sambung Kalla, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama membuat langkah pencegahan yang konkrit seperti peningkatan sanksi bagi perambah hutan dan pengetatan pengawasan di wilayah yang dilarang untuk menebang pohon.

Baca juga: BRI Salurkan Bantuan Rp 150 Juta untuk Korban Banjir Bandang Sentani

"Kalau hutannya bagus, airnya mengalir dan airnya sebagian tersimpan di hutan. Lalu pada saat kemarau baru mengalir," ujar Kalla.

"Kalau sekarang hutannya berkurang, otomatis proses penyimpanan air kita, begitu hujan deras satu kali, turun semua (airnya). Kemudian terjadi banjir, longsor. Itu pengaruh hutan yang ditebang tanpa izin, ilegal," kata Kalla lagi.

Memasuki hari ketiga pasca-bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah lokasi di Kabupaten Jayapura, 9.580 orang terpaksa mengungsi di 25 titik pengungsian.

Baca juga: Anjing Pelacak Polri Temukan 15 Jenazah Korban Banjir Bandang Jayapura

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa kamal di RS Bhayangkara, Jayapura, Selasa (19/3/2019) malam, menjelaskan, meningkatnya jumlah pengungsi karena proses sinkronisasi data yang terus berjalan.

Penyebaran titik pengungsian yang cukup banyak juga membuat penyatuan data berlangsung cukup lama.

"Titik pengungsian terbanyak ada di posko Induk Gunung Merah (kantor Bupati Jayapura), yaitu 1.453 orang, lalu di BTN Gajah Mada 1.450 orang," katanya.

Baca juga: Pertamina Salurkan BBM untuk Genset di Posko Induk Pengungsian Banjir Bandang Jayapura

Sementara jumlah korban tewas bencana banjir bandang hingga Selasa malam telah mencapai 97 orang dan 81 di antaranya telah dibawa ke RS Bhayangkara.

Untuk jumlah jenazah yang telah teridentifikasi dan dikembalikan kepihak keluarga adalah 38 jenazah.

Total korban yang terdampak bencana banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam (16/3/2019) mencapai 11.725 kepala keluarga.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Close Ads X