Kubu Prabowo-Sandiaga Kritik Sikap Ma'ruf Amin Terkait Video Kampanye yang Diduga Fitnah

Kompas.com - 19/03/2019, 17:57 WIB
Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKoordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik sikap calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam sebuah video kampanye yang tersebar di media sosial.

Dalam video berdurasi 1 menit 25 detik itu tampak seorang ulama sedang berkampanye agar masyarakat ikut memenangkan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Jika tidak, kata dia, Nahdlatul Ulama akan menjadi fosil di masa depan. Selain itu, bila Ma'ruf Amin kalah maka tidak akan ada lagi Hari Santri Nasional dan zikir di Istana.

Dahnil menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan hoaks dan fitnah. Ia pun menyayangkan sikap Ma'ruf Amin dalam video itu yang tidak berupaya mencegah.

"Saya kira itu adalah fakta hoaks ditebar di depan mata beliau sendiri dan beliau tidak mencegah apalagi berusaha meluruskan. Padahal dengan penuh keyakinan beliau menyampaikan didebat, akan melawan hoaks," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Laporkan Tirto.id ke Dewan Pers Terkait Meme Hoaks

Menurut Dahnil, seharusnya komitmen untuk melawan hoaks mulai dari diri sendiri. Artinya seseorang tidak boleh abai jika ada hoaks atau fitnah yang berasal dari kelompoknya.

"Kalau yang melakukan fitnah itu orang lain atau rival maka akan menuduh dan melabel hoaks, tapi bila semburan-semburan hoaks masif mereka lakukan, mereka abai, tutup telinga dan tutup mata," kata Dahnil.

Di sisi lain, Dahnil juga mengkritik aparat kepolisian yang tidak bertindak cepat jika ada dugaan fitnah atau hoaks yang dilontarkan oleh kubu pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sedangkan polisi akan cepat menindak kasus dugaan hoaks yang dilakukan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Dewan Pers Akan Panggil Tirto.id Terkait Aduan TKN

Ia mencontohkan kasus video emak-emak di Karawang yang beberapa waktu lalu telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Apa bedanya video emak-emak di Karawang dengan video yang tersebar beberapa kali baik di masjid dan terakhir yang beredar ada KH Ma'ruf Amin tersebut," ucap Dahnil.

"Keduanya berisi fitnah dan hoaks, tapi perlakuan hukumnya sangat berbeda, jadi terang pihak kepolisian sedang mempertontonkan ketidakadilan secara demonstratif dan massif," kata mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Baca juga: Menurut TKN, Video Terkait NU dan Hari Santri Bukan Kampanye Hitam

Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menilai, video tersebut bukan merupakan kampanye hitam.

Menurut Ace, dalam video tersebut, tidak terdapat pernyataan yang menyebut capres-cawapres lain.

"Jadi tidak ada unsur hoaks di situ atau misalnya mengandung unsur kampanye hitam. Menurut saya jangan kebakaran jenggot gitu," ujar Ace saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa.

Ace mengatakan, video yang tersebar di media sosial itu berbeda dengan kasus tiga ibu-ibu di Karawang atau seorang ustadz di Banyuwangi.

Kedua video itu, kata Ace, secara memuat materi kampanye yang merugikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

"Beda misalnya dengan apa yang disampaikan oleh tiga ibu-ibu di karawang atau ustadz Supriyanto di Banyuwangi," kata Ace.

"Kalau ini kan tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada menurut kami satu pun dari pernyataan ustadz yang di dalam video itu menyatakan bahwa dia menjelekkan kampanye hitam capres lain," ucap

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X