Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Ide Awal Pembuatan E-KTP untuk Semua Urusan, tetapi...

Kompas.com - 19/03/2019, 17:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, ide awal pembuatan e-KTP diperuntukkan untuk banyak urusan.

Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi usulan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019.

Sandiaga mewacanakan e-KTP bisa digunakan untuk banyak hal seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

"Ide awalnya seperti itu, ide awalnya e-KTP itu merangkap sebagai social security number. Dan juga bukan hanya kesehatan, bisa untuk urus SIM, untuk urus macam-macam," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Jubir TKN: Anak Kecil yang Dapat KIP Kan Belum Punya KTP

Kalla menyebutkan, secara teknis hal itu bisa dilakukan karena pada e-KTP tertanam chip yang merekam data seseorang.

Data tersebut bisa disinkronkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, perbankan, pendidikan, dan lain-lain.

Akan tetapi, kata Kalla, penggunaan e-KTP untuk berbagai urusan terhambat oleh teknologi di Indonesia yang belum mumpuni.

"Teknologi kita masih belum cepat ke situ. Ya KTP saja masih ketinggalan apalagi mau diisi segala macam isinya di situ. Pemilu saja ya masih kurang. Tapi di situ intinya KTP elektronik itu untuk sebagai salah satu one single ID, dan bisa secara teknis. Dan memang di situ niatnya," lanjut Kalla.

Baca juga: Kritik Sandiaga, Maruf Amin Sebut KTP Tak Bisa Digunakan untuk Banyak Urusan

Pada debat ketiga, Sandiaga menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat diminta tanggapannya mengenai tiga kartu yang akan menjadi program andalan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dengan alasan itu, Sandiaga mengaku enggan mengeluarkan program berbasis kartu jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Ya kami sampaikan bahwa rakyat sudah terbebani dengan begitu banyak kartu dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat ketiga pilpres, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Menurut Sandiaga, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah. Artinya, masyarakat hanya perlu e-KTP untuk mengakses program-program pemerintah.

Program itu mulai dari akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com