Kompas.com - 19/03/2019, 16:26 WIB
Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, penghapusan Ujian Nasional (UN) membahayakan kualitas pendidikan Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi usulan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno soal penghapusan UN dalam debat ketiga Pilpres 2019.

"Jadi kalau mau dihapuskan justru berbahaya bagi kualitas pendidikan nasional. Ada Ujian Nasional saja pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Pemerintah Telah Wacanakan Penggantian Ujian Nasional

Kalla menambahkan UN penting untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Lewat UN, pemerintah bisa memetakan daerah mana saja yang belum mencapai standar sektor pendidikannya.

Saat ditanya usulan Sandiaga yang menghendaki UN diganti dengan penelusuran minat dan bakat, Kalla menilai hal itu tidak realistis.

"Wah itu dibutuhkan berapa siswa tiap tahun, 5 juta, bagaimana bisa menguji bakatnya 5 juta orang setahun? Itu bagaimana caranya?" ujar Kalla lagi.

Baca juga: Pengamat Pendidikan Setuju Wacana Penghapusan Ujian Nasional, tapi...

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai, sistem ujian nasional yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.

Selain itu, sistem ujian nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa karena sistem pendidikan di sejumlah daerah masih berbeda-beda.

Hal itulah yang menjadi alasan Sandiaga ingin menghentikan sistem ujian nasional, seperti diungkapkannya saat debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Baca juga: Pengamat: Ujian Nasional Masih Perlu untuk Pemetaan Tingkat Pendidikan

"UN kami akan hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan dan tidak berkeadilan karena sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat.

Sandiaga berdebat dengan cawapres Ma'ruf Amin. Tema debat ketiga ini ialah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

Debat ketiga pilpres digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, oleh Trans 7, Trans TV, dan CNN Indonesia TV.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno, berjanji jika dirinya dan Prabowo menang dalam pilpres mendatang akan meliburkan sekolah selama satu bulan penuh selama bulan Ramadan dan menghapus ujian nasional. Sandi menegaskan libur sekolah selama bulan Ramadan bukan hal yang baru, karena pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, hal tersebut sudah pernah dilakukan. Selain itu, dirinya bersama Prabowo akan menghapuskan ujian nasional dan menggantinya dengan penerusan minat dan bakat. #MarufAmin #DebatCawapres2019 #SandiagaUno
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.