LSI: Jika Wong Cilik dan Warga Minoritas Banyak Golput, Jokowi-Ma'ruf Rugi

Kompas.com - 19/03/2019, 16:00 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia ( LSI) Denny JA menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin paling dirugikan, jika kalangan minoritas dan wong cilik banyak yang tidak menggunakan hak suara (golput).

"Capres dan cawapres nomor urut 02 dirugikan, karena margin kemenangannya lebih besar di segmen wong cilik dan minoritas," ujar peneliti LSI Ikrama Masloman dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Menurut Ikram, di kalangan minoritas, Jokowi-Ma'ruf memiliki keunggulan suara dengan selisih 68,7 persen di atas pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Jokowi-Maruf Unggul Suara di Kalangan Milenial

Setidaknya, ada dua alasan mengapa golput bisa saja terjadi pada pemilih minoritas. Pertama, pemilih tidak berada di hari pencoblosan, karena waktunya berdekatan dengan libur nasional Wafat Isa Almasih.

Selain itu, pemilih minoritas bisa saja merasa tidak aman dan memilih ke luar negeri.

Begitu juga jika kalangan wong cilik banyak yang memilih golput. Menurut survei LSI, Jokowi-Ma'ruf memiliki margin kemenangan sebesar 36,3 persen.

Hasil survei menunjukkan tiga alasan terjadinya golput di kalangan wong cilik. Pertama, pemilih yang tidak terbiasa menggunakan teknologi dan media massa, tidak mendapat informasi mengenai hari pemilihan.

Kedua, pemilih wong cilik merasa rugi jika harus melepaskan upah harian demi mendatangi tempat pemungutan suara. Ketiga, tidak dapat menggunakan hak suara karena masalah administrasi.

LSI melakukan survei pada 18-25 Februari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.200 responden.

Baca juga: Survei LSI, Jokowi-Maruf Unggul di Kalangan Emak-emak

Dari jumlah tersebut, terdapat 12,2 persen responden dari kalangan minoritas. Kemudian, 49,8 persen responden wong cilik.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,9 persen.

Peneliti menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) internal dalam penelitian. Adapun, sumber dana tersebut berasal dari keuntungan jasa konsultan yang dilakukan di bidang politik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X