LSI: Jika Wong Cilik dan Warga Minoritas Banyak Golput, Jokowi-Ma'ruf Rugi

Kompas.com - 19/03/2019, 16:00 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia ( LSI) Denny JA menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin paling dirugikan, jika kalangan minoritas dan wong cilik banyak yang tidak menggunakan hak suara (golput).

"Capres dan cawapres nomor urut 02 dirugikan, karena margin kemenangannya lebih besar di segmen wong cilik dan minoritas," ujar peneliti LSI Ikrama Masloman dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Menurut Ikram, di kalangan minoritas, Jokowi-Ma'ruf memiliki keunggulan suara dengan selisih 68,7 persen di atas pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Jokowi-Maruf Unggul Suara di Kalangan Milenial

Setidaknya, ada dua alasan mengapa golput bisa saja terjadi pada pemilih minoritas. Pertama, pemilih tidak berada di hari pencoblosan, karena waktunya berdekatan dengan libur nasional Wafat Isa Almasih.

Selain itu, pemilih minoritas bisa saja merasa tidak aman dan memilih ke luar negeri.

Begitu juga jika kalangan wong cilik banyak yang memilih golput. Menurut survei LSI, Jokowi-Ma'ruf memiliki margin kemenangan sebesar 36,3 persen.

Hasil survei menunjukkan tiga alasan terjadinya golput di kalangan wong cilik. Pertama, pemilih yang tidak terbiasa menggunakan teknologi dan media massa, tidak mendapat informasi mengenai hari pemilihan.

Kedua, pemilih wong cilik merasa rugi jika harus melepaskan upah harian demi mendatangi tempat pemungutan suara. Ketiga, tidak dapat menggunakan hak suara karena masalah administrasi.

LSI melakukan survei pada 18-25 Februari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.200 responden.

Baca juga: Survei LSI, Jokowi-Maruf Unggul di Kalangan Emak-emak

Dari jumlah tersebut, terdapat 12,2 persen responden dari kalangan minoritas. Kemudian, 49,8 persen responden wong cilik.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,9 persen.

Peneliti menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) internal dalam penelitian. Adapun, sumber dana tersebut berasal dari keuntungan jasa konsultan yang dilakukan di bidang politik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Gratifikasi Nurhadi

KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Gratifikasi Nurhadi

Nasional
Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X