Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden "Wong Cilik" Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 19/03/2019, 14:47 WIB
Peneliti LSI Ikrama Masloman dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (19/3/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPeneliti LSI Ikrama Masloman dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan, mayoritas responden "wong cilik" mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hasil survei ini dirilis pada hari ini, Selasa (19/3/2019), di Kantor LSI, Jakarta.

"Jokowi-Ma'ruf unggul telak di kantong suara wong cilik," ujar peneliti LSI Ikrama Masloman.

LSI mengkategorikan wong cilik adalah warga negara Indonesia dengan tingkat pendapatan per bulan di bawah Rp 2 juta.

Survei LSI dilakukan pada 18-25 Februari 2019, dengan proses wawancara tatap muka kepada 1.200 responden.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi-Maruf 57,6 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,8 Persen

Peneliti LSI menanyakan pasangan calon mana yang akan dipilih oleh 49,8 persen responden yang tergolong sebagai wong cilik.

Dalam proses pengambilan data, selain wawancara, peneliti menggunakan simulasi surat suara.

Hasilnya, 63,7 persen responden menyatakan mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Sementara, 27,4 persen responden wong cilik mendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kemudian, ada 0,3 persen suara tidak sah dan 8,6 persen yang menyatakan rahasia atau tidak ingin menjawab.

Baca juga: Survei SMRC: Kondisi Penegakan Hukum dan Keamanan Nasional Dinilai Cukup Baik

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X