KPK Minta Parpol Tidak Ganggu Kader yang Jadi Menteri

Kompas.com - 19/03/2019, 13:27 WIB
Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (19/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comWakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meminta partai politik tidak mengintervensi kader yang menjabat sebagai menteri.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, hal ini perlu diingatkan agar menteri bisa menjalankan tugas secara profesional.

"Ya kami sih berharap menteri, baik yang profesional maupun dari perwakilan partai politik, bekerja profesional. Partai politik tidak ikut campur tangan kepada kader partai yang sedang menjadi menteri karena akan mempersulit kerja menteri sendiri," ujar Laode saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Hal itu diungkapkan Laode menanggapi kasus yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Baca juga: KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dari Ruang Menag Lukman Hakim

Romy ditangkap KPK terkait kasus dugaan suap dalam pengisian jabatan di Kementerian Agama wilayah Jawa Timur.

Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK juga menemukan uang dalam pecahan rupiah dan dollar Amerika Serikat di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga kader PPP.

Melihat kasus tersebut, Laode berharap kader parpol yang menjadi menteri agar bekerja secara profesional.

Selain menjaga nama baik sebagai seorang menteri, dia juga menjaga nama baik parpol.

Baca juga: PPP Persilakan KPK Ambil Dokumen Pendukung Kasus Romahurmuziy

"Parpol harus memberikan kader benar-benar sebagai seorang menteri. Itu juga akan menjaga nama menteri dan parpol," kata dia.

Laode mengatakan, para pejabat publik tidak boleh memperdagangkan jabatan untuk tujuan tertentu karena dipengaruhi oleh kepentingan kelompok atau parpol.

"Perdagangan jabatan ini memang banyak terjadi di semua kementerian dan lembaga. Makanya, harus betul-betul profesional," ujar Laode.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Pemerintah: Tetap Tinggal di Rumah Adalah Solusi Terbaik Cegah Penyebaran Covid-19

Jubir Pemerintah: Tetap Tinggal di Rumah Adalah Solusi Terbaik Cegah Penyebaran Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 106 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 9 Provinsi

UPDATE: Ada 106 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 9 Provinsi

Nasional
UPDATE: Bertambah 16 Orang, Total 150 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE: Bertambah 16 Orang, Total 150 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 191 Orang

UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 191 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 106, Total Ada 2.092 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 106, Total Ada 2.092 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
 Dompet Dhuafa Targetkan Pasang 1.000 Bilik Disinfektan

Dompet Dhuafa Targetkan Pasang 1.000 Bilik Disinfektan

Nasional
Ditangani Sesuai Protokol, Jenazah Pasien Covid-19 Tak Akan Jadi Sumber Penularan

Ditangani Sesuai Protokol, Jenazah Pasien Covid-19 Tak Akan Jadi Sumber Penularan

Nasional
Pengamat: Kebijakan PSBB Belum Tegas, Tak Efektif Atasi Covid-19

Pengamat: Kebijakan PSBB Belum Tegas, Tak Efektif Atasi Covid-19

Nasional
Psikolog Dompet Dhuafa Jelaskan Pentingnya Manajemen Stres saat Pandemi Covid-19

Psikolog Dompet Dhuafa Jelaskan Pentingnya Manajemen Stres saat Pandemi Covid-19

Nasional
Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Nasional
Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Nasional
Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Nasional
Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Nasional
3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X