Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Besaran Angka Tunjangan untuk Pengangguran Sesuai Ijazah

Kompas.com - 19/03/2019, 13:03 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Warganet, terutama di media sosial, dibuat bingung dengan unggahan yang menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan tunjangan langsung kepada pengangguran di Indonesia.

Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa jumlah tunjangan yang diberikan akan disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki.

Unggahan menyebutkan bahwa pemberian akan dilaksanakan setelah Pilpres 2019, berdasarkan persetujuan pemerintah.

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang memang memiliki program kartu pra-kerja.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, informasi ini tersebar di salah satu akun pengguna Facebook pada Kamis (14/3/2019).

Dalam pesan itu, disebutkan juga besaran tunjangan bagi pengangguran berdasarkan ijazah pendidikan terakhirnya. Berikut daftarnya:

Ijazah SD: Rp 1.750.000
Ijazah SMP: Rp 2.250.000
Ijazah SMA: Rp 3.750.000
Ijazah D4/D3: Rp 4.000.000
Ijazah S1: Rp 5.500.000
Ijazah S2: Rp 10.750.000
Ijazah S3: Rp 15.650.000

Hingga Selasa (19/3/2019) siang, unggahan tersebut telah mendapat respons setidaknya 477 kali dan telah dibagikan sebanyak 4.684 kali oleh pengguna Facebook lain.

Penelusuran Kompas.com:

Kompas.com menemukan fakta bahwa informasi yang sama sempat beredar di sejumlah fanpage yang ada di Facebook, salah satunya adalah KataKita. Namun,unggahan itu muncul pada 7 Juni 2017 dan dibuat sebagai bahan guyonan.

Saat diminta konfirmasi, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa informasi mengenai besarnya tunjangan prakerja itu adalah kabar palsu.

"Tidak benar bahwa pengangguran akan mendapatkan gaji," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (19/3/2019).

Ace kemudian menjelaskan mengenai program kartu prakerja yang dimiliki pasangan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut dia, yang akan diberikan dalam kartu prakerja bukan gaji, melainkan intensif.

Dia menjelaskan, dengan program itu nantinya orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan bisa mengikuti pelatihan dan pendidikan/keterampilan.

"Melalui pelatihan itu kami akan menghubungkan dengan akses permodalan. Mereka akan didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi. Jangan dipahami bahwa insentif ini akan diberikan kepada yang tidak bekerja selamanya," ujar Ace.

Ace juga mengatakan bahwa pelaksanaan kartu prakerja ini akan dilaksanakan untuk tahun 2020.

Oleh karena itu, ia juga menegaskan bahwa besarnya nominal besaran tunjangan dalam pesan itu merupakan hal tidak benar, karena belum diberi tahu besarnya nominal tunjangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com