Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Kerukunan Umat Beragama, FKUB Minta Anggaran Rp 300 Juta-Rp 1 Miliar per Tahun

Kompas.com - 19/03/2019, 07:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meminta pemerintah mengucurkan anggaran Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar untuk membiayai aktivitasnya.

Permintaan itu langsung disampaikan FKUB ketika bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo, Senin (18/3/2019) kemarin, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Kami usulkan, untuk FKUB provinsi, minimum anggaran satu tahun Rp 1 miliar. Untuk kabupaten/ kota Rp 300 juta dan itu terserah kebutuhan masing-masing. Demografinya seperti apa, topografinya bagaimana. Kan ada lautan, kepulauan," ujar Ketua Umum Asosiasi FKUB Ida Panglisir Agung Putra Sukahet.

Baca juga: FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

Ida menjelaskan, permohonan pengucuran anggaran ini merupakan hasil dari Konferensi Nasional ke-5 FKUB yang baru saja digelar di Makasar, Sulawesi Selatan, tanggal 1-3 Maret 2019 lalu.

FKUB menilai, kerja-kerjanya cukup berat. Sementara itu, alokasi anggaran hanyalah bersumber dari pemerintah daerah yang minim.

"Sekarang, dianggarkan APBD, ya itu banyak jomplangnya antara provinsi satu dengan provinsi lain. Ada yang bagus dan ada yang kurang. Bahkan, ada yang tidak diperhatikan," ujar Ida.

"Kami ingin agar ada pemerataan dari APBN. Kemudian, barulah APBD kewajibannya menambah kekurangan," lanjut dia.

Baca juga: FKUB Apresiasi Polri Ungkap Kasus Perusakan Nisan Makam di Magelang

Berdasarkan perbincangan dengan Presiden Jokowi, telah disepakati regulasi baru untuk mengakomodasi permohonan FKUB tersebut, yakni dengan menerbitkan peraturan presiden sebagai pengganti peraturan menteri yang selama ini jadi pegangan.

"Kami sangat bersyukur jawaban dari Presiden, kemudian Mensesneg dan Menag kompak. Sudah diproses menjadi peraturan presiden yang artinya, dananya dari APBN," lanjut Ida.

Kompas.com sudah berusaha mengonfirmasi hal ini ke pihak Istana. Namun, belum ada pejabat yang bersedia dimintai keterangannya.

"Kalau FKUB berjalan baik, bekerja, saya yakin Indonesia rukun, aman, damai," lanjut dia.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, FKUB juga mengungkapkan komitmennya untuk menyukseskan agenda Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

"Pemilu ini kita harus tetap rukun, kita laksanakan dengan penuh iktikad kebaikan kesadaran untuk menyukseskan pemilu ini adalah kewajiban moral kita, apalagi sebagai tokoh-tokoh agama," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com