Jaga Kerukunan Umat Beragama, FKUB Minta Anggaran Rp 300 Juta-Rp 1 Miliar per Tahun

Kompas.com - 19/03/2019, 07:27 WIB
Presiden Joko Widodo saat menerima Peserta Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Selasa (28/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Joko Widodo saat menerima Peserta Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

BOGOR, KOMPAS.com - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meminta pemerintah mengucurkan anggaran Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar untuk membiayai aktivitasnya.

Permintaan itu langsung disampaikan FKUB ketika bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo, Senin (18/3/2019) kemarin, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Kami usulkan, untuk FKUB provinsi, minimum anggaran satu tahun Rp 1 miliar. Untuk kabupaten/ kota Rp 300 juta dan itu terserah kebutuhan masing-masing. Demografinya seperti apa, topografinya bagaimana. Kan ada lautan, kepulauan," ujar Ketua Umum Asosiasi FKUB Ida Panglisir Agung Putra Sukahet.

Baca juga: FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

Ida menjelaskan, permohonan pengucuran anggaran ini merupakan hasil dari Konferensi Nasional ke-5 FKUB yang baru saja digelar di Makasar, Sulawesi Selatan, tanggal 1-3 Maret 2019 lalu.

FKUB menilai, kerja-kerjanya cukup berat. Sementara itu, alokasi anggaran hanyalah bersumber dari pemerintah daerah yang minim.

"Sekarang, dianggarkan APBD, ya itu banyak jomplangnya antara provinsi satu dengan provinsi lain. Ada yang bagus dan ada yang kurang. Bahkan, ada yang tidak diperhatikan," ujar Ida.

"Kami ingin agar ada pemerataan dari APBN. Kemudian, barulah APBD kewajibannya menambah kekurangan," lanjut dia.

Baca juga: FKUB Apresiasi Polri Ungkap Kasus Perusakan Nisan Makam di Magelang

Berdasarkan perbincangan dengan Presiden Jokowi, telah disepakati regulasi baru untuk mengakomodasi permohonan FKUB tersebut, yakni dengan menerbitkan peraturan presiden sebagai pengganti peraturan menteri yang selama ini jadi pegangan.

"Kami sangat bersyukur jawaban dari Presiden, kemudian Mensesneg dan Menag kompak. Sudah diproses menjadi peraturan presiden yang artinya, dananya dari APBN," lanjut Ida.

Kompas.com sudah berusaha mengonfirmasi hal ini ke pihak Istana. Namun, belum ada pejabat yang bersedia dimintai keterangannya.

"Kalau FKUB berjalan baik, bekerja, saya yakin Indonesia rukun, aman, damai," lanjut dia.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, FKUB juga mengungkapkan komitmennya untuk menyukseskan agenda Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

"Pemilu ini kita harus tetap rukun, kita laksanakan dengan penuh iktikad kebaikan kesadaran untuk menyukseskan pemilu ini adalah kewajiban moral kita, apalagi sebagai tokoh-tokoh agama," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

Nasional
Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Nasional
Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Nasional
KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

Nasional
Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional, Baleg Ingatkan Tak Ganggu Ketertiban Umum

Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional, Baleg Ingatkan Tak Ganggu Ketertiban Umum

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Brigjen Prasetijo Kenakan Seragam Polri saat Keluar Rutan

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Brigjen Prasetijo Kenakan Seragam Polri saat Keluar Rutan

Nasional
Pemerintah Siapkan Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Tak Rasakan Gejala, Tukang Becak Ini Positif Covid-19 dan Antar Penumpang ke Pasar

Tak Rasakan Gejala, Tukang Becak Ini Positif Covid-19 dan Antar Penumpang ke Pasar

Nasional
Ditambah Aceh dan Bali, Kini Ada 10 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ditambah Aceh dan Bali, Kini Ada 10 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Bandingkan Kasus Covid-19 dengan Negara Berpenduduk Terbanyak di Dunia, Menko PMK: Kita Tidak Terlalu Parah

Bandingkan Kasus Covid-19 dengan Negara Berpenduduk Terbanyak di Dunia, Menko PMK: Kita Tidak Terlalu Parah

Nasional
Digugat Tommy Soeharto soal Kepengurusan Partai Berkarya, Yasonna: Tak Masalah

Digugat Tommy Soeharto soal Kepengurusan Partai Berkarya, Yasonna: Tak Masalah

Nasional
Pemerintah Sebut Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Sinovac Berjalan Lancar

Pemerintah Sebut Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Sinovac Berjalan Lancar

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di Riau, Banten, Bali, dan Jakarta Lampaui Standar WHO

Keterisian RS Covid-19 di Riau, Banten, Bali, dan Jakarta Lampaui Standar WHO

Nasional
Menko PMK Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah Berada di Jalur yang Benar

Menko PMK Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah Berada di Jalur yang Benar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X