Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Kompas.com - 18/03/2019, 23:39 WIB
Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta KOMPAS.com/ABBA GABRILINGedung Pengadilan Tipikor Jakarta
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membebaskan terdakwa Frederick ST Siahaan dari hukuman pembayaran uang pengganti. Hukuman tambahan itu tidak diberikan meski Frederick terbukti bersalah menyebabkan kerugian negara.

"Majelis berpendapat, pada terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tambahan berupaya pembayaran uang pengganti," ujar anggota majelis hakim saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/3/2019).

Menurut hakim, meski perbuatan Frederick terbukti merugikan negara Rp 586 miliar, dia tidak terbukti menerima uang. Selama persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa Frederick telah menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Adapun, dalam undang-undang, uang pengganti besarnya ditentukan sejumlah harta yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana.

Baca juga: Mantan Direktur Keuangan Pertamina Divonis 8 Tahun Penjara

Frederick divonis 8 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, Frederick didakwa bersama-sama mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan dan telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Frederick dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam akuisisi saham yang dilakukan Pertamina.

Frederick bersama-sama Karen memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Mereka dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).

Selain itu, menurut hakim, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

"Pada saat tanda tangan SPA belum ada persetujuan BOD atau BOC," kata hakim.

Perbuatan itu telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Kemudian, sesuai laporan perhitungan, perbuatan mareka telah merugikan negara Rp 586 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X