Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Pendidikan Setuju Wacana Penghapusan Ujian Nasional, tapi...

Kompas.com - 18/03/2019, 19:32 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati pendidikan Doni Koesoma A. setuju dengan wacana penghapusan ujian nasional.

Wacana tersebut dicetuskan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, saat debat ketiga, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019), dengan alasan pemborosan dan tidak berkeadilan.

Namun, Doni mengatakan penghapusan tersebut didasari alasan bahwa ujian nasional merusak spirit belajar para murid.

"Memang secara metodologis itu merusak spirit pembelajaran. Jadi terlalu terstandarisasi, sehingga anak-anak itu belajar hanya untuk ujian," ujar    Doni saat acara diskusi di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Ini Alasan Sandiaga Akan Hapus Sistem Ujian Nasional jika Terpilih

Apalagi, ujian nasional sudah tidak menjadi penentu masuknya seorang murid ke perguruan tinggi, dengan diadakannya Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK).

Kendati demikian, Doni mengatakan bahwa paslon perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pengganti dari ujian nasional tersebut.

"Jadi kalau misalkan ujian nasional dihapuskan, itu harusnya paslon menjelaskan argumentasinya apa dan sebenarnya apa yang akan menjadi alternatif, karena ujian itu menjadi bagian penting di dalam proses pendidikan, tanpa ujian kita tidak tahu yang mana kualitasnya," ucapdia.

Baca juga: CEK FAKTA: Sandiaga Uno Sebut Ujian Nasional Menguras Biaya Tinggi

Dalam pemikirannya, sistem penilaian penggantinya mengacu pada portofolio setiap murid sejak duduk di bangku TK.

Dengan begitu, lembaga pendidikan dapat fokus untuk mempersiapkan peserta didiknya menghadapi masa depan.

"Kalau saya dari dulu berpikir bahwa bagaimana proses penilaian itu bersifat normatif terus-menerus, dengan portofolio dari TK, SD, SMP," ungkap Doni.

"Kemudian anak itu berdasarkan portofolio itu melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, dan fokus pada proses pembelajaran," sambung dia.

Ssbelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai, sistem ujian nasional yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.

Selain itu, sistem ujian nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa karena sistem pendidikan di sejumlah daerah masih berbeda-beda.

Hal itulah yang menjadi alasan Sandiaga ingin menghentikan sistem ujian nasional, seperti diungkapkannya saat debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

"UN kami akan hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan dan tidak berkeadilan karena sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat.

Sandiaga berdebat dengan cawapres Ma'ruf Amin. Tema debat ketiga ini ialah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

Debat ketiga pilpres digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, oleh Trans 7, Trans TV, dan CNN Indonesia TV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com