Pengamat Pendidikan Setuju Wacana Penghapusan Ujian Nasional, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati pendidikan Doni Koesoma A. setuju dengan wacana penghapusan ujian nasional.

Wacana tersebut dicetuskan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, saat debat ketiga, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019), dengan alasan pemborosan dan tidak berkeadilan.

Namun, Doni mengatakan penghapusan tersebut didasari alasan bahwa ujian nasional merusak spirit belajar para murid.

"Memang secara metodologis itu merusak spirit pembelajaran. Jadi terlalu terstandarisasi, sehingga anak-anak itu belajar hanya untuk ujian," ujar    Doni saat acara diskusi di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Ini Alasan Sandiaga Akan Hapus Sistem Ujian Nasional jika Terpilih

Apalagi, ujian nasional sudah tidak menjadi penentu masuknya seorang murid ke perguruan tinggi, dengan diadakannya Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK).

Kendati demikian, Doni mengatakan bahwa paslon perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pengganti dari ujian nasional tersebut.

"Jadi kalau misalkan ujian nasional dihapuskan, itu harusnya paslon menjelaskan argumentasinya apa dan sebenarnya apa yang akan menjadi alternatif, karena ujian itu menjadi bagian penting di dalam proses pendidikan, tanpa ujian kita tidak tahu yang mana kualitasnya," ucapdia.

Baca juga: CEK FAKTA: Sandiaga Uno Sebut Ujian Nasional Menguras Biaya Tinggi

Dalam pemikirannya, sistem penilaian penggantinya mengacu pada portofolio setiap murid sejak duduk di bangku TK.

Dengan begitu, lembaga pendidikan dapat fokus untuk mempersiapkan peserta didiknya menghadapi masa depan.

"Kalau saya dari dulu berpikir bahwa bagaimana proses penilaian itu bersifat normatif terus-menerus, dengan portofolio dari TK, SD, SMP," ungkap Doni.

"Kemudian anak itu berdasarkan portofolio itu melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, dan fokus pada proses pembelajaran," sambung dia.

Ssbelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai, sistem ujian nasional yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.