CEK FAKTA: Sandiaga Sebut Perlindungan Transportasi "Online" Belum Layak

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiga Uno, menyoroti kesejahteraan para pengemudi transportasi online. Hal ini disampaikan Sandiaga pada debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

"Pengemudi transportasi online belum mendapatkan perlindungan kerja yang selayaknya," kata Sandiaga.

Lantas, benarkah pernyataan Sandiaga?

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, regulasi secara khusus yang mengatur tentang transportasi online memang belum ada.

Belum ada aturan spesifik mengenai transportasi umum berbasis aplikasi, terutama terkait perusahaan yang hanya menyediakan platform namun tak memiliki armada angkutan umum.

UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan angkutan umum, seperti tertera dalam Pasal 139 berikut.

Ayat (1): Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.

Sementara, standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh perusahaan diatur melalui Pasal 141. Berikut bunyinya:

Ayat (1): Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
a. keamanan;
b. keselamatan;
c. kenyamanan;
d. keterjangkauan;
e. kesetaraan; dan
f. keteraturan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera mengeluarkan regulasi mengenai angkutan online. Meskipun begitu, melalui Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 Tahun 2018 telah diatur tentang Angkutan Sewa Khusus.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, angkutan online adalah bentuk inovasi, dan saat ini menjadi salah satu moda transportasi mendukung mobilitas masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen menyediakan landasan hukum bagi penyediaan angkutan online. Inovasi angkutan online adalah suatu keniscayaan, karenanya pemerintah wajib untuk memberikan dukungan karena memberikan manfaat yang luar biasa pada masyarakat," kata Budi.

Budi menegaskan, Kemenhub akan tetap menggagas standar pelayanan minimal angkutan online ini. Tak hanya itu, tarif dan suspend terhadap pengemudi juga akan diatur.

Baca juga: Kemenhub Siapkan Perizinan Ojek Online

Kategorisasi

Direktur Eksekutif Lembaga Informasi Perburuhan Sedane Syarif Arifin menyampaikan, pekerja transportasi online ini memang belum dapat dikategorikan sebagai pekerja.

"Undang-undangnya menyebut ciri-ciri pekerja adalah ada upah, ada perintah dan ada pekerjaan. Sehingga tidak mendapat perlindungan UU Ketenagakerjaan. Bukan juga sebagai usaha mandiri, sehingga tidak mendapat 'dana talangan usaha'," kata Syarif dalam cek fakta bersama yang dilakukan di kantor Google Indonesia, Minggu (17/3/2019) malam.

"Dalam konteks undang-undang, pemberi kerja adalah pengguna jasa transportasi online. Grab atau Go-Jek sekadar perantara," ujar dia.

Saat diminta penjelasan lebih detail, Syarif mengatakan bahwa dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 hanya mengatur perjanjian dua pihak, yakni pemberi kerja dan penerima kerja.

Pengertian tenaga kerja dalam UU di atas adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Sementara itu, pemberi kerja merupakan orang perusahaan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Syarif, langkah penting yang harus segera dilakukan adalah memperjelas pengikatan antara driver transportasi online dengan perusahaan.

Selain itu, langkah minimum yang dapat dilakukan, seperti mengurangi bahkan menghilangkan potongan terhadap driver.

Penetapan target trip atau perjalanan yang dibebankan ke driver juga dapat dipertimbangkan lagi, serta perusahaan dapat memastikan driver mempunyai jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah.

"Pastikan juga bahwa driver ini pendaftarnya yang butuh pekerjaan. Bukan sampingan pekerjaan," ujar Syarif, Senin siang.