CEK FAKTA: Sandiaga Sebut Perlindungan Transportasi "Online" Belum Layak

Kompas.com - 18/03/2019, 17:45 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiga Uno, menyoroti kesejahteraan para pengemudi transportasi online. Hal ini disampaikan Sandiaga pada debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

"Pengemudi transportasi online belum mendapatkan perlindungan kerja yang selayaknya," kata Sandiaga.

Lantas, benarkah pernyataan Sandiaga?

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, regulasi secara khusus yang mengatur tentang transportasi online memang belum ada.


Belum ada aturan spesifik mengenai transportasi umum berbasis aplikasi, terutama terkait perusahaan yang hanya menyediakan platform namun tak memiliki armada angkutan umum.

UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan angkutan umum, seperti tertera dalam Pasal 139 berikut.

Ayat (1): Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.

Sementara, standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh perusahaan diatur melalui Pasal 141. Berikut bunyinya:

Ayat (1): Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
a. keamanan;
b. keselamatan;
c. kenyamanan;
d. keterjangkauan;
e. kesetaraan; dan
f. keteraturan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera mengeluarkan regulasi mengenai angkutan online. Meskipun begitu, melalui Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 Tahun 2018 telah diatur tentang Angkutan Sewa Khusus.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, angkutan online adalah bentuk inovasi, dan saat ini menjadi salah satu moda transportasi mendukung mobilitas masyarakat.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X