Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Timses, Ini Cara Sandiaga Tuntaskan Defisit Anggaran BPJS dalam 200 Hari

Kompas.com - 18/03/2019, 16:25 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam debat ketiga pilpres, Minggu (17/3/2019), calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menegaskan bahwa pihaknya dapat menyelesaikan persoalan defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam 200 hari pertama, jika terpilih dalam Pilpres 2019.

Sandiaga meyakini, dia dapat menghitung anggaran yang dibutuhkan dalam memberikan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Lantas, bagaimana cara Prabowo-Sandiaga menyelesaikan defisit anggaran BPJS? 

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga UNo, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai bahwa masalah defisit anggaran BPJS berakar pada persoalan pengelolaan keuangan.

Baca juga: Sandiaga Janjikan Masalah BPJS Kesehatan Tuntas dalam 200 Hari

Ia meyakini masalah itu dapat merealisasikan janjinya itu, mengingat latar belakang Sandiaga yang juga seorang akuntan dan ahli keuangan.

"Ini masalah manajerial, masalah pengelolaan. Jangan lupa Bang Sandi itu seorang ahli keuangan, ahli matematik, ahli akuntansi, beliau paham betul," ujar Dahnil dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

"Jadi berdasarkan perhitungan ini masalah manajerial, pengelolaan, karena BPJS itu tentang mengelola keuangan yang berasal dari iuran peserta, supaya bisa tepat guna," tuturnya.

Selain itu menurut Dahnil, masalah defisit anggaran BPJS dapat diatasi melalui penambahan iuran dari pemerintah.

Artinya, jumlah iuran dari pemerintah lebih besar dari jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS.

Dahnil menilai, anggaran BPJS seharusnya tidak hanya ditopang dari iuran peserta.

"Karena prinsip dari sistem jaminan sosial itu bukan sekadar iuran dalam konteks iuran langsung, tapi negara juga ikut iuran," kata Dahnil. 

"Jadi kita akan maksimalkan iuran dari pemerintah. Nah itu memungkinkan kalau menurut Bang Sandi," ucapnya.

Sebelumnya, Sandiaga Uno menuturkan bahwa pengelolaan BPJS akan lebih baik jika dirinya dan Prabowo terpilih pada Pilpres 2019.

Hal itu ia ungkapkan dalam menjawab pertanyaan mengenai kebijakan dan strategi dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

"BPJS akan lebih baik di bawah Prabowo-Sandi karena kita mengerti akar permasalahannya. Kebetulan saya latar belakangnya keuangan," ujar Sandiaga saat debat ketiga pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com