Gagasan Cawapres Saat Debat Ketiga Dinilai Belum Maksimalkan Perspektif HAM

Kompas.com - 18/03/2019, 15:12 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berjabat tangan dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. GARRY ANDREW LOTULUNGCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berjabat tangan dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Hairansyah melihat perspektif HAM belum dijadikan acuan dua calon wakil presiden dalam debat ketiga Pilpres 2019.

Adapun tema debat ketiga itu mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

"Strategi kebijakan dan taktis berdasarkan prinsip dasar HAM memang secara spesifik tidak muncul. Jadi perspektif HAM tidak muncul secara khusus gitu dalam konteks (tema debat) ini. Lebih ke soal politik anggaran, kemudian soal pelayanan yang akan dilakukan, dan seterusnya," kata dia dalam Catatan Kritis Terhadap Komitmen HAM Cawapres di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Banyak yang Salah Kaprah Nilai Maruf Sebelum Debat

Wakil Ketua Komnas HAM bidang internal ini menekankan, dalam prinsip HAM, indikator terpenuhinya hak dalam pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya mencakup empat hal.

Pertama, ketersediaan. Aspek ini mencakup fasilitas, infrastruktur dan tenga. Ia melihat dalam debat ketiga, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno belum bisa mengeksplorasi aspek ini.

Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah (kemeja biru) Catatan Kritis Terhadap Komitmen HAM Cawapres di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah (kemeja biru) Catatan Kritis Terhadap Komitmen HAM Cawapres di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2019).
"Jadi eksplorasi terhadap masing-masing calon itu masih sangat terbatas. Padahal kalau kita lihat ada problem yang kaitannya dengan fasilitas infrastruktur dan tenaga itu yang tidak tersentuh terlalu banyak," ujar dia.

Kedua, aksesibilitas. Mencakup prinsip tanpa diskriminasi, terjangkau dan informatif. Menurut Hairansyah, aksesibilitas di tema-tema debat ketiga ini masih menjadi masalah.

"Misalnya masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan tidak terlayaninya seluruh warga negara secara baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun pendidikan misalnya," ujar dia.

Ia mencontohkan, kedua cawapres belum mengeksplorasi lebih jauh strategi mereka menghadirkan program-program secara merata dan berkeadilan. Misalnya, terkait akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di pelosok dan masyarakat adat.

"Prinsipnya kami melihat kelompok rentan ini belum terlayani dengan baik. Misalnya juga di kesehatan, soal kelompok disabilitas bisa mandiri menggunakan fasilitas kesehatan yang diberikan itu juga masih jauh dari harapan," ujar dia.

Ketiga, akseptabilitas yang mencakup penghormatan budaya, etika, kelompok minoritas, komunitas dan sensitivitas gender.

Baca juga: Penjelasan BPJS Kesehatan soal Pasien Kanker yang Disebut Sandiaga dalam Debat

"Misal ketika program pendidikan dilakukan apakah muatan lokal menjadi bagian dari yang diperhatikan sebagai sebuah nilai tambah," sambungnya.

Keempat, kualitas yang meliputi keterampilan aparatur, memenuhi kaidah ilmu pengetahuan dan layanan yang prima.

"Belum ada terobosan yang dilakukan. Misalkan apakah catatan penggunaan teknologi informasi itu harusnya bagian dari mempermudah proses pelayanan prima yang dimaksud, misalkan. Kami melihat perdebatan yang dilakukan 17 Maret kemarin belum mampu mengeksplorasi persoalan secara komprehensif," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X