Gagasan Cawapres Saat Debat Ketiga Dinilai Belum Maksimalkan Perspektif HAM

Kompas.com - 18/03/2019, 15:12 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berjabat tangan dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. GARRY ANDREW LOTULUNGCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berjabat tangan dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Hairansyah melihat perspektif HAM belum dijadikan acuan dua calon wakil presiden dalam debat ketiga Pilpres 2019.

Adapun tema debat ketiga itu mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

"Strategi kebijakan dan taktis berdasarkan prinsip dasar HAM memang secara spesifik tidak muncul. Jadi perspektif HAM tidak muncul secara khusus gitu dalam konteks (tema debat) ini. Lebih ke soal politik anggaran, kemudian soal pelayanan yang akan dilakukan, dan seterusnya," kata dia dalam Catatan Kritis Terhadap Komitmen HAM Cawapres di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Banyak yang Salah Kaprah Nilai Maruf Sebelum Debat

Wakil Ketua Komnas HAM bidang internal ini menekankan, dalam prinsip HAM, indikator terpenuhinya hak dalam pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya mencakup empat hal.

Pertama, ketersediaan. Aspek ini mencakup fasilitas, infrastruktur dan tenga. Ia melihat dalam debat ketiga, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno belum bisa mengeksplorasi aspek ini.

Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah (kemeja biru) Catatan Kritis Terhadap Komitmen HAM Cawapres di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah (kemeja biru) Catatan Kritis Terhadap Komitmen HAM Cawapres di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3/2019).
"Jadi eksplorasi terhadap masing-masing calon itu masih sangat terbatas. Padahal kalau kita lihat ada problem yang kaitannya dengan fasilitas infrastruktur dan tenaga itu yang tidak tersentuh terlalu banyak," ujar dia.

Kedua, aksesibilitas. Mencakup prinsip tanpa diskriminasi, terjangkau dan informatif. Menurut Hairansyah, aksesibilitas di tema-tema debat ketiga ini masih menjadi masalah.

"Misalnya masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan tidak terlayaninya seluruh warga negara secara baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun pendidikan misalnya," ujar dia.

Ia mencontohkan, kedua cawapres belum mengeksplorasi lebih jauh strategi mereka menghadirkan program-program secara merata dan berkeadilan. Misalnya, terkait akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di pelosok dan masyarakat adat.

"Prinsipnya kami melihat kelompok rentan ini belum terlayani dengan baik. Misalnya juga di kesehatan, soal kelompok disabilitas bisa mandiri menggunakan fasilitas kesehatan yang diberikan itu juga masih jauh dari harapan," ujar dia.

Ketiga, akseptabilitas yang mencakup penghormatan budaya, etika, kelompok minoritas, komunitas dan sensitivitas gender.

Baca juga: Penjelasan BPJS Kesehatan soal Pasien Kanker yang Disebut Sandiaga dalam Debat

"Misal ketika program pendidikan dilakukan apakah muatan lokal menjadi bagian dari yang diperhatikan sebagai sebuah nilai tambah," sambungnya.

Keempat, kualitas yang meliputi keterampilan aparatur, memenuhi kaidah ilmu pengetahuan dan layanan yang prima.

"Belum ada terobosan yang dilakukan. Misalkan apakah catatan penggunaan teknologi informasi itu harusnya bagian dari mempermudah proses pelayanan prima yang dimaksud, misalkan. Kami melihat perdebatan yang dilakukan 17 Maret kemarin belum mampu mengeksplorasi persoalan secara komprehensif," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X