Ma'ruf Sebut "Stunting" di Era Jokowi-JK Turun 7 Persen, Benarkah Datanya?

Kompas.com - 18/03/2019, 14:52 WIB
Ilustrasi Balita Stunting ShutterstockIlustrasi Balita Stunting

KOMPAS.com – Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, mengklaim bahwa angka stunting turun 7 persen di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf dalam debat ketiga Pilpres 2019 saat menanggapi pertanyaan pesaingnya dalam pilpres, Sandiaga Uno.

“Dengan KIA, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, terutama untuk mencegah terjadinya stunting yang oleh Pemerintah Jokowi-JK telah diturunkan sampai 7 persen. Kami berjanji dalam 5 tahun yang akan datang sampai 10 persen sehingga sampai pada titik 20 persen, minimal,” kata Ma’ruf.

Namun, benarkah angka yang disampaikan mantan Ketua MUI itu?

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi balita yang mengalami stunting mengalami penurunan sebanyak 6,4 persen sejak 2013.

Pada 2013 angka stunting berada di tingkat 37,2 persen. Sementara pada 2018 angka tersebut turun menjadi 30,8 persen.

Namun, penurunan itu tidak sepenuhnya merupakan capaian pemerintahan Jokowi-JK, karena selama 2013-Oktober 2014 pemerintahan masih ada di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam penurunan stunting sebanyak 6,4 persen tersebut, terdapat andil dari pemerintahan sebelumnya, bukan hanya hasil kerja Jokowi-JK.

Akan tetapi, data Riskesdas ini hanya menunjukkan data 5 tahunan tanpa adanya keterangan data per tahun. Sehingga, sulit untuk mendapatkan data perkembangan spesifik dari tahun ke tahunnya, terutama saat Jokowi-JK memimpin.

Adapun, jika kita melihat data dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Pemantauan Status Gizi (PSG) menemukan data bahwa prevalensi balita pendek di Indonesia mengalami naik-turun. Berikut datanya:

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X