Ma'ruf Sebut "Stunting" di Era Jokowi-JK Turun 7 Persen, Benarkah Datanya?

Kompas.com - 18/03/2019, 14:52 WIB
Ilustrasi Balita Stunting ShutterstockIlustrasi Balita Stunting

KOMPAS.com – Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, mengklaim bahwa angka stunting turun 7 persen di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf dalam debat ketiga Pilpres 2019 saat menanggapi pertanyaan pesaingnya dalam pilpres, Sandiaga Uno.

“Dengan KIA, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, terutama untuk mencegah terjadinya stunting yang oleh Pemerintah Jokowi-JK telah diturunkan sampai 7 persen. Kami berjanji dalam 5 tahun yang akan datang sampai 10 persen sehingga sampai pada titik 20 persen, minimal,” kata Ma’ruf.

Namun, benarkah angka yang disampaikan mantan Ketua MUI itu?

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi balita yang mengalami stunting mengalami penurunan sebanyak 6,4 persen sejak 2013.

Pada 2013 angka stunting berada di tingkat 37,2 persen. Sementara pada 2018 angka tersebut turun menjadi 30,8 persen.

Namun, penurunan itu tidak sepenuhnya merupakan capaian pemerintahan Jokowi-JK, karena selama 2013-Oktober 2014 pemerintahan masih ada di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam penurunan stunting sebanyak 6,4 persen tersebut, terdapat andil dari pemerintahan sebelumnya, bukan hanya hasil kerja Jokowi-JK.

Akan tetapi, data Riskesdas ini hanya menunjukkan data 5 tahunan tanpa adanya keterangan data per tahun. Sehingga, sulit untuk mendapatkan data perkembangan spesifik dari tahun ke tahunnya, terutama saat Jokowi-JK memimpin.

Adapun, jika kita melihat data dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Pemantauan Status Gizi (PSG) menemukan data bahwa prevalensi balita pendek di Indonesia mengalami naik-turun. Berikut datanya:

2015: 29 persen
2016: 27,5 persen
2017: 29,6 persen

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X