JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yandri Susanto, mengkritik rencana paslon nomor urut 01 yang akan menerbitkan tiga kartu program baru.
Tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Menurut Yandri, terlalu banyak kartu untuk kebutuhan masyarakat merupakan langkah yang tidak efektif.
"Enggak perlu seseorang memiliki kartu-kartu yang bertumpuk. Banyaknya kartu itu tidak efektif," ujar Yandri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).
Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara
Menurutnya, single identity number lebih efektif dibandingkan kartu-kartu yang ditawarkan Jokowi-Ma'ruf. Pasalnya, menerbitkan banyak kartu akan membebankan APBN.
"Boros anggaran ya. Daripada cetak kartu yang banyak, lebih baik pakai satu kartu lewat e-KTP," ungkapnya kemudian.
Dia juga menyebutkan, single identity number memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian kompleks.
Baca juga: Sandiaga: Rakyat Sudah Terbebani dengan Begitu Banyak Kartu
"Data kependudukan satu data bisa memudahkan masyarakat, misalnya untuk perbankan, keamanan, dana sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kalau setiap kebutuhan satu kartu, banyak sekali nanti," paparnya.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo.
"Kami akan mengeluarkan 3 kartu, KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja. Dengan Kartu ini, anak-anak kita bisa kuliah, ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah dan orang bisa mendapatkan kerja. Pemerintah telah menyediakan tempat kursus," ujar Ma'ruf dalam debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
Baca juga: Tak Banyak Kartu, Sandiaga Ingin Semua Program Pakai E-KTP
Sandiaga juga menilai penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.
"Ya kami sampaikan bahwa rakyat sudah terbebani dengan begitu banyak kartu dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara," ujar Sandiaga.