Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal 3 Kartu Program Jokowi-Ma'ruf, BPN Prabowo-Sandiaga Sebut Boros

Kompas.com - 18/03/2019, 14:45 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yandri Susanto, mengkritik rencana paslon nomor urut 01 yang akan menerbitkan tiga kartu program baru.

Tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Menurut Yandri, terlalu banyak kartu untuk kebutuhan masyarakat merupakan langkah yang tidak efektif.

"Enggak perlu seseorang memiliki kartu-kartu yang bertumpuk. Banyaknya kartu itu tidak efektif," ujar Yandri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara

Menurutnya, single identity number lebih efektif dibandingkan kartu-kartu yang ditawarkan Jokowi-Ma'ruf. Pasalnya, menerbitkan banyak kartu akan membebankan APBN.

"Boros anggaran ya. Daripada cetak kartu yang banyak, lebih baik pakai satu kartu lewat e-KTP," ungkapnya kemudian.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).

 

Dia juga menyebutkan, single identity number memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian kompleks.

Baca juga: Sandiaga: Rakyat Sudah Terbebani dengan Begitu Banyak Kartu

"Data kependudukan satu data bisa memudahkan masyarakat, misalnya untuk perbankan, keamanan, dana sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kalau setiap kebutuhan satu kartu, banyak sekali nanti," paparnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo.

"Kami akan mengeluarkan 3 kartu, KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja. Dengan Kartu ini, anak-anak kita bisa kuliah, ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah dan orang bisa mendapatkan kerja. Pemerintah telah menyediakan tempat kursus," ujar Ma'ruf dalam debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Baca juga: Tak Banyak Kartu, Sandiaga Ingin Semua Program Pakai E-KTP

Sandiaga juga menilai penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

"Ya kami sampaikan bahwa rakyat sudah terbebani dengan begitu banyak kartu dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara," ujar Sandiaga.

Kompas TV Prabowo-Sandi akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, bagaimana kita menghadirkan solusi agar bangsa ini menyelesaikan apa yang diungkapkan harapan rakyat untuk hadirkan Indonesia yang menang dan Indonesia adil makmur. Untuk semua layanan pemerintah kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu yang lain. Keluarkan 1 kartu yang sudah kita semua miliki yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). #DebatCawapres2019 #SandiagaUno #PenutupDebat #Dompet #KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com