BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso menuturkan bahwa gagasan satu kartu untuk mengakses seluruh program pemerintah merupakan gagasan alternatif yang ditawarkan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Gagasan alternatif itu sekaligus menjadi kritik terhadap program tiga kartu yang menjadi andalan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Priyo, program tiga kartu Jokowi-Ma'ruf berpotensi menjadi beban anggaran negara

"Itu adalah alternatif, karena pembikinan kartu-kartu pasti membebani anggaran negara," ujar Priyo dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Tak Banyak Kartu, Sandiaga Ingin Semua Program Pakai E-KTP

Priyo mengatakan, memasuki era digital seperti saat ini pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk mengakses seluruh program pemerintah sangat dimungkinkan.

Di sisi lain, kata Priyo, saat debat, Sandiaga optimistis dapat memanfaatkan sistem teknologi Single Identification Number yang terdapat dalam e-KTP.

"e-KTP ini yang dicoba ditawarkan terhadap hiruk pikuk kubu sebelah dalam menawarkan tiga kartu," kata Sekjen Partai Berkarya itu.

Pada saat debat ketiga pilpres, Minggu (17/3/2019), calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo.

Ke-tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja.

Namun program tersebut mendapat kritik dari rival debatnya Sandiaga Uno. Ia menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

Oleh sebab itu, Sandiaga enggan mengeluarkan program berbasis kartu apabila terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Sandiaga, e-KTP dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah.

Artinya masyarakat hanya perlu e-KTP untuk mengakses program-program pemerintah. Dari mulai akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah.

"Jadi cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapatkan layanan," kata Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga: Rakyat Sudah Terbebani dengan Begitu Banyak Kartu

"Bagi kami, kita sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk KTP elektronik dan ada chip teknologi, revolusi industri 4.0, ada digital ekonomi di belakang KTP kita," ucapnya.

Meski konsep single identity number belum sepenuhnya sempurna, Sandiaga yakin hal itu akan dapat diatasi.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki banyak anak-anak muda yang mampu berinovasi dalam bidang teknologi.

"Dengan terobosan inovasi, dengan pendekatan digital sangat mudah dilakukan. Kita punya programmer-programmer canggih. Kita punya anak-anak muda yang memiliki kemampuan khusus untuk teknologi digital ini. Jadi itu harapan kita," tutur Sandiaga.