TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut Ujian Nasional Perlu Diperbaiki, Bukan Dihapus

Kompas.com - 18/03/2019, 12:52 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai Ujian Nasional (UN) yang sudah ada tak perlu dihapus, melainkan harus diperbaiki kualitasnya.

Hal itu ia sampaikan menanggapi usulan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat debat ketiga Pilpres 2019, Minggu (17/3/2019).

"Tinggal, menurut saya, yang ada ini tinggal diperbaiki, tingggal terus dikaji. Supaya menjadi data rujukan dan data ukuran mengambil kebijakan, khususnya di bidang pendidikan," ujar Karding saat dihubungi, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Pengamat: Ujian Nasional Masih Perlu untuk Pemetaan Tingkat Pendidikan

Ia menilai, dari tahun ke tahun UN terus diperbaiki sehingga berbeda dengan saat pertama kali diluncurkan.

Selain itu, Karding menilai UN tetap diperlukan untuk mengukur standar pendidikan secara nasional secara kualitatif dan kuantitatif.

Dengan adanya standar yang jelas, Karding mengatakan, pemerintah memiliki standar untuk mengukur ketimpangan di dunia pendidikan sehingga bisa segera memperbaikinya.

Baca juga: HNW: Rencana Sandiaga Hapus Ujian Nasional Menjawab Keluhan Masyarakat

Lagipula, kata Karding, UN sekarang tak menentukan kelulusan seperti dulu sehingga siswa bisa lebih mengembangkan potensinya di luar mata pelajaran yang ada di UN.

"UN kali ini, atau di zaman sekarang itu tidak menentukan kelulusan siswa tetapi UN menjadi instrumen untuk mengukur standar pendidikan kita agar dia bisa diukur secara kualitatif maupun kuantitatif," tutur Karding.

"Mengingat negara kita begitu besar, banyak pulau, banyak daerah. Sehingga kita tidak ingin pendidikan kita ini berjalan timpang, Jawa dan luar jawa, kota dan desa. Dan juga agar kita tahu, posisi kita hari ini ada dimana, jadi kita punya standar yang jelas," lanjut politisi PKB itu.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Nasional
Ini Komitmen Dompet Dhuafa untuk Jaga Perdamaian Dunia

Ini Komitmen Dompet Dhuafa untuk Jaga Perdamaian Dunia

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, YMGPI Galang Dana untuk Cegah Kanker Payudara

Gandeng Dompet Dhuafa, YMGPI Galang Dana untuk Cegah Kanker Payudara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X