HNW: Rencana Sandiaga Hapus Ujian Nasional Menjawab Keluhan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid menilai bahwa gagasan menghapus sistem ujian nasional yang diutarakan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menjawab keluhan masyarakat.

Menurut Hidayat, banyak masyarakat mengeluhkan sistem ujian nasional yang dianggap tidak merealisasikan tujuan pendidikan itu sendiri.

"Itu satu usulan yang saya kira menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan ujian nasional yang tidak merealisasikan daripada tujuan pendidikan itu sendiri," ujar Hidayat saat ditemui seusai debat ketiga pilpres, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Baca juga: CEK FAKTA: Sandiaga Uno Sebut Ujian Nasional Menguras Biaya Tinggi

Di sisi lain, Hidayat berpandangan sistem ujian nasional cenderung menimbulkan konflik antar-guru yang mata pelajarannya tidak diujikan di tingkat nasional.

Seringkali, siswa menjadi tidak begitu memperhatikan pelajaran-pelajaran yang tidak diujikan secara nasional.

"Dan pada ujung akhirnya menghadirkan konflik antara guru, karena sebagian guru merasa mata pelajarannya tidak diperhatikan oleh murid karena mata pelajarannya tidak diujikan di tingkat nasional," kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Baca juga: Ini Alasan Sandiaga Akan Hapus Sistem Ujian Nasional jika Terpilih

Hidayat beranggapan gagasan Sandiaga soal sistem pendidikan yang berbasis penelusuran minat dan bakat lebih bermanfaat bagi peserta didik.

Ia meyakini konsep tersebut dapat menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Dan terkait peningkatan kualitas daripada masing-masing peserta didik melalui penelusuran minat dan bakat. Minat dan bakat itu nanti akan menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan keahlian dari pada para siswa," ucapnya.

Baca juga: Jika Terpilih, Sandiaga Akan Hentikan Sistem Ujian Nasional

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan sistem ujian nasional yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.

Selain itu, sistem ujian nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa, sebab, sistem pendidikan di berbagai daerah masih berbeda-beda.

Hal itulah yang menjadi alasan Sandiaga ingin menghentikan sistem ujian nasional, seperti yang ia ungkapkan saat debat ketiga pilpres.

Baca juga: Debat Ketiga, Debat Ala Maruf Vs Sandiaga...

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

"UN kita akan hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan dan tidak berkeadilan, karena sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat.

Kendati demikian, Sandiaga tidak menyebutkan secara spesifik berapa besar pemborosan anggaran dengan adanya penerapan sistem ujian nasional.

Ia hanya mengungkapkan, besarnya pemborosan dapat dihitung dan besarannya cukup signifikan.

"kita bisa hitung dan cukup signifikan," tutur dia.

Baca juga: Sandiaga: Sangat Ironis, Lulusan SMK Mendominasi Pengangguran...

Alih-alih menerapkan ujian nasional, Sandiaga lebih memilih untuk menerapkan sistem penelusuran minat dan bakat.

Menurut dia, sistem tersebut lebih cocok dan lebih aplikatif saat ini.

"Nanti akan kita ganti dengan penelusuran minat dan bakat. Itu lebih cocok dan lebih aplikatif pada saat sekarang," kata Sandiaga.

Selain itu, lanjut Sandiaga, pihaknya juga akan menerapkan konsep sekolah link and match.

Baca juga: Sejumlah Fakta Menarik dalam Debat Ketiga antara Maruf VS Sandiaga...

Artinya, penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan.

"Kami juga memiliki konsep sekolah link and match di mana kita hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.