Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Publik Tak Percaya Isu Jokowi PKI, Antek Asing, Anti-Islam

Kompas.com - 18/03/2019, 08:45 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas responden tidak termakan isu-isu negatif tentang calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Survei menunjukkan, mayoritas publik tak percaya isu Jokowi terlibat PKI, antek asing dan anti-Islam.

"Opini-opini negatif tentang latar belakang Jokowi dan tindakan-tindakannya yang sering muncul di media massa, terutama media sosial, sejauh ini hanya diyakini oleh relatif sedikit warga," ujar Direktur SMRC Djayadi Hanan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi-Maruf 57,6 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,8 Persen

Survei ini dilakukan pada 24 Februari-5 Maret 2019, dengan proses wawancara tatap muka kepada 2.479 responden.

Pertama, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat, Presiden Jokowi adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI?"

Hasilnya, sebanyak 73 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 22 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei SMRC: Masyarakat Alami Perbaikan Ekonomi dalam Setahun Terakhir

Berikutnya, peneliti mengajukan pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat Presiden Jokowi adalah kaki tangan Negara Republik Rakyat China (RRC)?".

Hasilnya, sebanyak 69 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 10 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 21 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Ketiga, peneliti mengajukan pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat Presiden Jokowi anti-Islam atau umat Islam?".

Baca juga: Survei Internal BPN Prabowo-Sandiaga Unggul, Begini Cara Surveinya

Survei menunjukkan, sebanyak 76 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 18 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Yang yakin dengan opini negatif yang tak berdasar fakta (fake news), trendnya relatif stabil dan rata-rata di kisaran 6 persen," kata Djayadi.

Survei ini melibatkan 2.479 responden yang merupakan warga negara Indonesia dan telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Populasi itu dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling.

Adapun, margin of error survei ini sebesar lebih kurang 2 persen, pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

SMRC melakukan survei nasional 3-4 kali dalam setahun. Pendanaan survei berasal dari dana corporate social responsibility (CSR) SMRC. Survei pada Februari 2019 ini adalah bagian dari survei tahunan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com