Survei SMRC: Publik Tak Percaya Isu Jokowi PKI, Antek Asing, Anti-Islam

Kompas.com - 18/03/2019, 08:45 WIB
Presiden Joko Widodo menyalami aparatur sipil negara (ASN) sebelum meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (8/3/2019). Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 kilometer dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo menyalami aparatur sipil negara (ASN) sebelum meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (8/3/2019). Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 kilometer dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas responden tidak termakan isu-isu negatif tentang calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Survei menunjukkan, mayoritas publik tak percaya isu Jokowi terlibat PKI, antek asing dan anti-Islam.

"Opini-opini negatif tentang latar belakang Jokowi dan tindakan-tindakannya yang sering muncul di media massa, terutama media sosial, sejauh ini hanya diyakini oleh relatif sedikit warga," ujar Direktur SMRC Djayadi Hanan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi-Maruf 57,6 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,8 Persen

Survei ini dilakukan pada 24 Februari-5 Maret 2019, dengan proses wawancara tatap muka kepada 2.479 responden.

Pertama, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat, Presiden Jokowi adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI?"

Hasilnya, sebanyak 73 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 22 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei SMRC: Masyarakat Alami Perbaikan Ekonomi dalam Setahun Terakhir

Berikutnya, peneliti mengajukan pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat Presiden Jokowi adalah kaki tangan Negara Republik Rakyat China (RRC)?".

Hasilnya, sebanyak 69 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 10 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 21 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Ketiga, peneliti mengajukan pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat Presiden Jokowi anti-Islam atau umat Islam?".

Baca juga: Survei Internal BPN Prabowo-Sandiaga Unggul, Begini Cara Surveinya

Survei menunjukkan, sebanyak 76 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 18 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Yang yakin dengan opini negatif yang tak berdasar fakta (fake news), trendnya relatif stabil dan rata-rata di kisaran 6 persen," kata Djayadi.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X