Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Sandiaga, Ma'ruf Amin Sebut KTP Tak Bisa Digunakan untuk Banyak Urusan

Kompas.com - 18/03/2019, 05:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai, KTP tak bisa digunakan untuk keperluan banyak hal seperti disampaikan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, calon presiden petahana Joko Widodo menerbitkan tiga kartu baru untuk menjawab permasalahan pendidikan, lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat.

Ma'ruf mengatakan, ke depan justru bukan KTP yang akan menjadi kartu untuk registrasi berbagai urusan, melainkan ponsel.

Baca juga: Maruf Amin: Saya Sudah Berusaha Sebaik-baiknya

Namun, kata dia, hal itu bergantung dari budaya masyarakat ke depan.

"Saya kira selama ini kartu KTP belum bisa dimainkan untuk respons seluruh masalah. Maka, kita pakai kartu perseorangan supaya lebih mudah. Apabila nanti sudah saatnya, tidak perlu pakai kartu, pakai HP (handphone) saja. Kalau masyarakat sudah siap budayanya. Kita lihat," lanjut Ma'ruf.

Sandiaga sebelumnya mengatakan, penggunaan banyak kartu akan membebani negara.

Dia berjanji akan mengganti kartu-kartu tersebut dengan satu kartu saja.

Hal ini diutarakan Sandiaga saat menyampaikan pernyataan penutup pada debat ketiga Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Pasca-debat Ketiga, Sandiaga Berharap Masyarakat Dapat Tentukan Pilihan di Pilpres

"Mari kita ambil dompet kita masing-masing, keluarkan. Keluarkan satu kartu yang sudah semua kita miliki yaitu KTP. Ini super canggih," kata Sandiaga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Sandiaga benar-benar mengeluarkan dompet hitamnya dan mengeluarkan e-KTP miliknya. Dia menunjukkan e-KTP tersebut kepada penonton debat.

Sandiaga mengatakan, e-KTP memiliki single identity number, yang seharusnya bisa dipakai untuk berbagai program pemerintah.

"Semua fasilitas layanan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua Rumah Siap Kerja, bisa diberikan. PKH (Program Keluarga Harapan) kita akan tambah jadi PKH Plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini," kata Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com