Romahurmuziy Jadi Ketum Partai Kelima yang Terjerat Kasus Korupsi Halaman 4

Kompas.com - 16/03/2019, 20:27 WIB

Dylan Aprialdo Rachman,

Aprillia Ika

Tim Redaksi

Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

Aprillia Ika

Editor

Lihat Foto

Terpidana Luthfi Hasan Ishaaq, bersiap melaksanakan ibadah shalat Jumat di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (19/9/2014). Luthfi sebelumnya divonis penjara 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 1 tahun karena terbukti terlibat dalam kasus suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, namun putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis penjara 18 tahun dan pencabutan hak politik.(TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag).

Mantan Ketua DPR, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/8/2018).

3. Luthfi Hasan Ishaaq

KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq, anggota DPR yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera, sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian.

Luthfi bersama rekannya, Ahmad Fathanah dianggap terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi.

Uang itu diterima Luthfi ketika masih menjabat anggota Komisi I DPR RI dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dia dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Luthfi juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR RI 2004-2009 dan setelah tahun tersebut.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, jaksa menjelaskan bahwa pemberian uang Rp 1,3 miliar tersebut dilakukan agar Luthfi memengaruhi pejabat Kementan sehingga memberikan rekomendasi atas permintaan tambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 ton yang diajukan PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya.

Pemberian uang ini diserahkan oleh Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi melalui Fathanah pada 29 Januari 2013.

Uang itu disebut bagian dari komitmen fee 40 miliar yang dijanjikan kepada Luthfi melalui Fathanah.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan, Luthfi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Ia pun divonis 16 tahun hukuman penjara dan denda Rp 1 miliar. Luthfi sempat mengajukan banding. Namun, ia tetap dihukum 16 tahun penjara berdasarkan putusan banding yang diketok majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam amar putusannya, Majelis hakim PT DKI Jakarta menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat, benar, dan sesuai.

Ia pun menjalani hukuman penjara di Lapas Sukamiskin.