Jokowi Sedih Ketum PPP Kena OTT, Yakin Tak Pengaruhi Elektabilitas

Kompas.com - 16/03/2019, 17:24 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berdialog dengan tiga orang perwakilan pedagang penerima kredit Ultra Mikro di Pasar Sentral Kota Gorontalo, Jumat (1/3/2019). KOMPAS.com/ROSYID AZHAR Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berdialog dengan tiga orang perwakilan pedagang penerima kredit Ultra Mikro di Pasar Sentral Kota Gorontalo, Jumat (1/3/2019).

MEDAN, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo meyakini elektabilitasnya bersama Cawapres Ma'ruf Amin tak akan berpengaruh dengan kasus korupsi yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

"Tidak mempengaruhi elektabilitas. Tetap solid dan semua tetap bekerja. Pekerjaan-pekerjaan politik terus dilakukan," kata Jokowi di Medan, Sabtu (16/3/2019).

Jokowi juga memastikan bahwa penangkapan Romahurmuziy tak mempengaruhinya soliditas Koalisi Indonesia Kerja. Ia meyakini seluruh parpol anggota koalisi, termasuk PPP, akan tetap solid memenangkannya bersama Ma'ruf Amin.

"Saya kira konsolidasi kita dengan partai-partai tidak masalah," ucap Jokowi.


Jokowi mengaku sangat sedih dengan kasus hukum yang menimpa Romy ini. Sebab, ia dan Romy selama ini berteman baik. Kendati demikian, ia tetap menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Datangi PPP, Mbah Moen Ikut Rapat Bahas Jabatan Romy

"Kita menghormati keputusan yang ditetapkan oleh KPK dan seluruh proses hukum yang ada," kata dia.

KPK menetapkan Romahurmuziy sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama. Pengumuman penetapan tersangka tersebut disampaikan pimpinan KPK Laode M Syarif didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di KPK, Sabtu (16/3/2019).

Menurut Laode, Romahurmuziy selaku anggota DPR diduga sebagai penerima suap dari HRS, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan MFQ, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Romy, sapaan akrab Romahurmuziy, ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani rangkaian pemeriksaan setelah tertangkap tangan tim KPK, Jumat (15/3/2019). Romy terjaring operasi tangkap tangan bersama lima orang lain.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

Nasional
Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Nasional
PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Nasional
Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Nasional
KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Nasional
PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Nasional
Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Nasional
Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Nasional
Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Nasional
Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Nasional
Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Nasional
Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X