Kompas.com - 15/03/2019, 19:08 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik di hadapan pendukungnya di Jambi, Kamis (14/3/2019). Dalam kunjungan bertajuk Prabowo Menyapa Masyarakat Provinsi Jambi yang dihadiri ribuan pendukung tersebut, Prabowo menyoroti sejumlah persoalan diantaranya soal tarif listrik, sembako dan harga jual hasil perkebunan. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama. ANTARA FOTO/WAHDI SEPTIAWANCalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik di hadapan pendukungnya di Jambi, Kamis (14/3/2019). Dalam kunjungan bertajuk Prabowo Menyapa Masyarakat Provinsi Jambi yang dihadiri ribuan pendukung tersebut, Prabowo menyoroti sejumlah persoalan diantaranya soal tarif listrik, sembako dan harga jual hasil perkebunan. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membantah pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat debat kedua pilpres.

Saat itu Jokowi menyebut Prabowo menguasai 220 ribu hektar dalam bentuk hak guna usaha (HGU) di Kalimantan Timur.

Menurut Prabowo, lahan yang ia kuasai di Kalimantan Timur bukan 220 hektar, melainkan hampir 400 ribu hektar.

"Saudara-saudara sekalian ada yang mempermasalahkan saya sebagai pengusaha. Katanya saya menguasai 220 ribu hektar tanah di kalimantan timur. Itu salah. Tidak 220 ribu, Hampir 400 ribu," ujar Prabowo saat memberikan pembekalan relawan Prabowo-Sandiaga di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Jumat (15/3/2019).

Baca juga: Serangan Jokowi soal Lahan Prabowo Jadi Momen Kandidat Transparan Laporkan Hartanya

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengutarakan komitmennya untuk mengembalikan HGU yang ia miliki kepada negara jika dibutuhkan.

"Tapi saya sudah katakan di depan televisi disaksikan oleh ratusan juta orang bahwa setiap saat negara meminta kembali tanah itu, dengan segera saya serahkan kembali," tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, di hadapan para relawan, Prabowo berjanji akan menyerahkan mayoritas saham perusahaannya yang menguasai ratusan ribu hektar lahan dalam bentuk HGU ke negara.

Baca juga: Prabowo Akui Kuasai Ratusan Ribu Hektar Lahan di Kaltim dan Aceh Tengah

Penyerahan mayoritas saham itu akan ia lakukan dalam 10 hari setelah dilantik, jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

"Sekarang saya memutuskan, paling lambat 10 hari sesudah saya dilantik. Saham-saham dalam perusahaan-perusahaan saya yang menguasai HGU, mayoritasnya akan saya serahkan kepada Republik Indonesia," ujar Prabowo.

Dalam acara tersebut hadir Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Rachmawati Soekarnoputri, Direktur Relawan BPN Prastyo Hadi dan Juru Bicara BPN Ferry Juliantono.

Hadir pula politisi Partai Gerindra Pius Lustrilanang dan aktor peran Jaja Mihardja.

Kompas TV Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan antara Prabowo dan AHYberlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta. #AHY #prabowo #kampanye #pilpres2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Nasional
Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Nasional
Dinas Kesehatan Diminta Awasi Penyedia Tes PCR agar Tarif Sesuai Batas Maksimum

Dinas Kesehatan Diminta Awasi Penyedia Tes PCR agar Tarif Sesuai Batas Maksimum

Nasional
Laboratorium yang Tak Patuhi Ketentuan Harga Tertinggi Tes PCR Bisa Ditutup dan Dicabut Izinnya

Laboratorium yang Tak Patuhi Ketentuan Harga Tertinggi Tes PCR Bisa Ditutup dan Dicabut Izinnya

Nasional
Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Nasional
BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Nasional
Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Nasional
Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Nasional
Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Nasional
Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Nasional
Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Nasional
Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.