Pasca-penembakan di Christchurch, DPR Minta Pemerintah RI dan Selandia Baru Lindungi WNI

Kompas.com - 15/03/2019, 16:17 WIB
Ketegangan terlihat di luar Masjid Al Noor, Kota Christchurch, Selandia Baru, menyusul insiden penembakan di masjid tersebut, Jumat (15/3/2019). Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, dalam keterangannya mengatakan, sedikitnya 40 orang tewas dan 20 lainnya luka parah dalam serangan teror tersebut. ANTARA FOTO/REUTERS/SNPA/MARTIN Ketegangan terlihat di luar Masjid Al Noor, Kota Christchurch, Selandia Baru, menyusul insiden penembakan di masjid tersebut, Jumat (15/3/2019). Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, dalam keterangannya mengatakan, sedikitnya 40 orang tewas dan 20 lainnya luka parah dalam serangan teror tersebut.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengutuk aksi penembakan di Mesjid Al Noor dan Linwood di Christchurch, Selandia Baru, yang terjadi pada Jumat (15/3/2019) sekitar pukul 13.40 waktu setempat.

Ia meminta agar Pemerintah Selandia Baru dan pihak keamanannya bisa memberikan perlindungan kepada umat Islam di Selandia Baru khususnya Warga Indonesia di sana.

“Saya sebagai Ketua Komisi I DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada semua korban yang dibunuh secara keji semoga arwah mereka diterima di sisi Allah SWT sebagai syuhada," ujar Kharis melalui keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2019).

"Saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu hukum mati pelaku terorisme tersebut, jangan ada sejengkalpun di bumi ini ada sifat intoleran yang merenggut korban nyawa seperti di Selandia Baru" tambahnya.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Selain itu Kharis juga meminta agar Kementerian Luar Negeri segera mendatangi korban dan memberikan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan WNI di sana.

Baca juga: TKN: Penangkapan Romahurmuziy Bukti Jokowi Tak Pernah Intervensi Hukum

Ia mengatakan, pemerintah harus berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat dan memastikan ada atau tidaknya WNI yang menjadi korban.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bagaimana rakyat sipil bisa membawa senjata begitu mudah, kita minta kementerian Luar Negeri dan Kedubes Indonesia bergerak cepat untuk mendata, mendampingi, memastikan keamanan dan keselamatan semua WNI di Selandia Baru serta berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat sehingga kita pastikan semoga tidak ada WNI yang menjadi korban,” pungkas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Kharis pun menyayangkan terjadinya aksi tersebut. Menurut Kharis, Pemerintah Selandia Baru tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut.

Sehingga, aksi itu seharusnya bisa dicegah. Apalagi pelaku memakai media sosial dalam melakukan aksinya.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Duka Mendalam bagi Korban Penembakan di Selandia Baru

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal apalagi media hanya menyebut penembakan ini mencederai rasa kemanusiaan kita, jelas terorisme itu ada dan terjadi disana, saya prihatin dan mengutuk aksi pembantaian di Jumat kelabu ini, ini duka dunia bukan hanya korban di Selandia Baru” tegas Kharis.

Sebelumnya diberitakan, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, 40 orang tewas dan 20 lainnya luka parah dalam serangan teror di masjid Al Noor di kota Christchurch.

"Amat jelas insiden ini adalah sebuah serangan teroris. Dari apa yang kami tahu, serangan ini telah direncanakan dengan baik," kata Ardern.

"Dua bahan peledak dipasang di kendaraan milik tersangka. Keduanya sudah ditemukan dan dijinakkan," tambah Ardern.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.