Erick Thohir Minta Penangkapan Ketum PPP Dipisahkan dari Urusan Pilpres

Kompas.com - 15/03/2019, 13:04 WIB
Ketua Umum PPP Romahurmuziy usai membuka Mukernas di Hotel Mercure Ancol Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comKetua Umum PPP Romahurmuziy usai membuka Mukernas di Hotel Mercure Ancol
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahumuziy dengan Pemilihan Presiden 2019.

Meskipun, Romy, sapaan Romahurmuziy, merupakan wakil ketua TKN dan ketum partai pengusung Jokowi-Ma'ruf.

"Kan enggak ada hubungannya dengan Pilpres. Kecuali, mohon maaf, misalnya ada hubungan dengan pilpres, ya bisa. Tapi kalau urusan pribadi ya sulit," ujar Erick di Jalan Situbondo, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Baca juga: Ketua KPK Benarkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Terjaring OTT

Erick mengatakan, harus dipisahkan antara kasus pribadi dengan kasus yang berkaitan dengan Pilpres.

Kasus hukum yang melibatkan Romy menjadi salah satu yang tidak bisa dikaitkan dengan Pilpres.

"Kan enggak bisa semuanya itu gara-gara pilpres, semua bicara pilpres. Ekonomi harus tetep berjalan, kehidupan masyarakat harus tetap berjalan, penegakan hukum harus tetap berjalan. Pemilu tuh lima tahun sekali, Indonesia ya musti jalan terus," kata Erick.

Baca juga: PPP Tunggu Keterangan Resmi KPK soal OTT Romahurmuziy

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (15/3/2019).

Agus belum mengungkap ia ditangkap bersama siapa saja dan terkait kasus apa.

"Betul, ada giat KPK di Jatim. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim," kata Agus saat dikonfirmasi.

Menurut Agus, KPK akan menentukan status pihak-pihak yang diamankan dalam waktu 1 x 24 jam.

"Tunggu konferensi pers lanjutan di KPK nanti malam atau besok pagi," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Nasional
Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Nasional
Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Nasional
Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Nasional
Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Nasional
Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Nasional
Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia

Nasional
Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Revisi UU Pemilu Tidak Mendesak

Politikus PDI-P Anggap Revisi UU Pemilu Tidak Mendesak

Nasional
Membandingkan Sikap Jokowi dan Pemimpin Negara Lain Saat Pandemi Covid-19 Memburuk...

Membandingkan Sikap Jokowi dan Pemimpin Negara Lain Saat Pandemi Covid-19 Memburuk...

Nasional
Pimpin Pertemuan Covax-AMC, Menlu Retno Tegaskan Ketersediaan Vaksin Covid-19

Pimpin Pertemuan Covax-AMC, Menlu Retno Tegaskan Ketersediaan Vaksin Covid-19

Nasional
Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Nasional
Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Nasional
PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X