Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mafindo Catat Hoaks Politik Mendominasi sejak 2018, Ini Detailnya

Kompas.com - 15/03/2019, 11:26 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Hoaks atau kabar bohong masih saja beredar dengan mudah di masyarakat. Apalagi, sebentar lagi pesta demokrasi lima tahunan akan digelar dan mendapatkan perhatian dari masyarakat luas.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, seiring masa kampanye Pemilu 2019, hoaks seputar politik yang tersebar di masyarakat meningkat. 

Sebanyak 977 hoaks dapat didata dan diverifikasi dari 2018 hingga Januari 2019. Adapun 488 (49,94 persen) di antaranya berisikan kebohongan isu atau hoaks tentang politik.

Dari 488 hoaks politik tersebut, 259 hoaks politik terverifikasi dari Juli hingga Desember 2018.

Lalu, pada Januari 2019, sebanyak 109 hoaks dapat diverifikasi. Data yang ada menunjukkan, 58 hoaks bertemakan politik.

Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan, hoaks politik ini dapat berpeluang mengancam kualitas pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik yang berhasil kami verifikasi sebagai hoaks atau disinformasi berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia," kata Septiaji dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (15/3/2019) pagi.

"(Hoaks) tak hanya akan merusak akal sehat calon pemilih, tetapi juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu dan lebih parahnya mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa," ujarnya.

Baca juga: Kominfo Temukan 175 Hoaks Sepanjang Januari 2019

Septiaji menjelaskan, dari 259 hoaks bertema politik, dari Juli hingga Desember 2018, sebanyak 75 hoaks (28,96 persen) ditujukan kepada calon presiden nomor Urut 01 Joko Widodo atau Jokowi.

Sebanyak 60 hoaks (23,16 persen) menyasar ke kementerian atau lembaga dan tokoh terkenal sebanyak 57 hoaks (22,01 persen). Sementara itu, 54 hoaks (20,85 persen) menyasar ke calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Sebanyak 9 hoaks (3,48 persen) menyasar partai politik dan 4 hoaks (1,54 persen) menyasar pemerintah daerah.

Pada Januari 2019, jumlah hoaks yang dapat diverifikasi oleh Mafindo sebanyak 109 buah. Hoaks ini masih didominasi oleh hoaks politik berjumlah 58 hoaks, hoaks kriminalitas sebanyak 7 buah, dan 19 hoaks lain.

Dari 58 hoaks politik ini yang menyasar Prabowo Subianto sebanyak 21 hoaks (36,20 persen), Jokowi sebanyak 19 hoaks (32,75 persen), kementerian/lembaga 8 hoaks (13,79 persen), figur ternama 7 hoaks (12,06 persen), dan partai politik 3 hoaks (5,17 persen).

Menurut Septiaji, jumlah hoaks politik ini belum menunjukkan dampak atau tingkat kerusakannya. Sebab, apabila hoaks menyasar suatu kelompok dengan muatan positif, terdapat kemungkinan hoaks tersebut dibuat oleh pendukungnya.

Septiaji memaparkan, peningkatan jumlah penyebaran hoaks ini begitu memprihatinkan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com