Alasan Prabowo-Sandiaga Ingin Hapus Sistem Outsourcing

Kompas.com - 15/03/2019, 06:27 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade menuturkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menghapus sistem outsourcing atau sistem kerja kontrak jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Kami ingin sampaikan bahwa outsourcing Insya Allah akan kami hapuskan," ujar Andre dalam sebuah diskusi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

Seperti diketahui, penghapusan sistem outsourcing selalu menjadi tuntutan yang disuarakan oleh kelompok buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap 1 Mei.

Sistem tersebut dinilai sangat merugikan kelompok buruh sebab pihak perushaaan dapat memutus hubungan kerja secara sepihak.


Baca juga: Benarkan Outsourcing Itu Negatif?

Menurut Andre, komitmen untuk menghapuskan sistem outsourcing merupakan salah satu poin yang tercantum dalam kontrak politik yang ditandatangani Prabowo pada 2018.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa komitmen tersebut menunjukkan keberpihakan pasangan Prabowo-Sandiaga terhadap kelompok buruh.

"Ini soal keberpihakan dan komitmen. Kami sudah tanda tangan kontrak politik juga dengan serikat pekerja," kata Andre.

Selain itu, lanjut Andre, Prabowo-Sandiaga juga berkomitmen akan memberikan kebebasan berserikat terhadap pengemudi ojek online.

"Lalu kami juga di kontrak politik itu juga sudah menyampaikan, kami akan memberikan kebebasan berserikat kepada teman-teman ojek online. Jadi kontrak politik antara Pak Prabowo yang ditandatangani 2018 itu jelas," tuturnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Diguyur Hujan, Grup Sabyan Gambus Hibur Pendukung Prabowo-Sandiaga

Diguyur Hujan, Grup Sabyan Gambus Hibur Pendukung Prabowo-Sandiaga

Regional
SDF Serukan Bentuk Pengadilan Internasional untuk Para Tersangka ISIS

SDF Serukan Bentuk Pengadilan Internasional untuk Para Tersangka ISIS

Internasional
Saat Kampanye, Prabowo Berikan Baju Safari Kesayangannya ke Mantan Bupati Merauke

Saat Kampanye, Prabowo Berikan Baju Safari Kesayangannya ke Mantan Bupati Merauke

Nasional
Mahasiswa China di Kanada Diculik Gerombolan Pria Bertopeng

Mahasiswa China di Kanada Diculik Gerombolan Pria Bertopeng

Internasional
Jadi Fasilitator Desa Terbaik, 2 Warga NTT Bertemu 3 Menteri dan Belajar ke India

Jadi Fasilitator Desa Terbaik, 2 Warga NTT Bertemu 3 Menteri dan Belajar ke India

Regional
Jaksa KPK Tuntut Pencabutan Hak Politik Irwandi Yusuf

Jaksa KPK Tuntut Pencabutan Hak Politik Irwandi Yusuf

Nasional
Pemenang DSC 2018, Memikat dengan 'Piawai', 'Paham' dan 'Persona'

Pemenang DSC 2018, Memikat dengan "Piawai", "Paham" dan "Persona"

Edukasi
Orangtua Bayi Bernama Gopay Dapat 'Cash Back' Rp 500 Ribu Per Bulan

Orangtua Bayi Bernama Gopay Dapat "Cash Back" Rp 500 Ribu Per Bulan

Regional
Hari Ini dalam Sejarah, RCA Merilis Televisi Berwarna Pertama di Dunia

Hari Ini dalam Sejarah, RCA Merilis Televisi Berwarna Pertama di Dunia

Internasional
Ini Nama 9 Panelis Debat Keempat Pilpres

Ini Nama 9 Panelis Debat Keempat Pilpres

Nasional
Sandiaga Uno Sebut Pegiat OK OCE Terbanyak Ada di Jakarta Barat

Sandiaga Uno Sebut Pegiat OK OCE Terbanyak Ada di Jakarta Barat

Nasional
'Tarif MRT Rp 8.500 Sangat Murah dan Terjangkau, Semoga Masyarakat Beralih...'

"Tarif MRT Rp 8.500 Sangat Murah dan Terjangkau, Semoga Masyarakat Beralih..."

Megapolitan
Kominfo Belum Putuskan Aturan soal 'Buzzer' Politik di Masa Tenang

Kominfo Belum Putuskan Aturan soal "Buzzer" Politik di Masa Tenang

Nasional
Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

Internasional
Kasus Pemotor Tewas Tertimpa Baliho Capres, Polisi Tetap Menyelidiki Walau Keluarga Pasrah

Kasus Pemotor Tewas Tertimpa Baliho Capres, Polisi Tetap Menyelidiki Walau Keluarga Pasrah

Regional

Close Ads X