Alasan Prabowo-Sandiaga Ingin Hapus Sistem Outsourcing

Kompas.com - 15/03/2019, 06:27 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade menuturkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menghapus sistem outsourcing atau sistem kerja kontrak jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Kami ingin sampaikan bahwa outsourcing Insya Allah akan kami hapuskan," ujar Andre dalam sebuah diskusi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

Seperti diketahui, penghapusan sistem outsourcing selalu menjadi tuntutan yang disuarakan oleh kelompok buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap 1 Mei.

Sistem tersebut dinilai sangat merugikan kelompok buruh sebab pihak perushaaan dapat memutus hubungan kerja secara sepihak.

Baca juga: Benarkan Outsourcing Itu Negatif?

Menurut Andre, komitmen untuk menghapuskan sistem outsourcing merupakan salah satu poin yang tercantum dalam kontrak politik yang ditandatangani Prabowo pada 2018.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa komitmen tersebut menunjukkan keberpihakan pasangan Prabowo-Sandiaga terhadap kelompok buruh.

"Ini soal keberpihakan dan komitmen. Kami sudah tanda tangan kontrak politik juga dengan serikat pekerja," kata Andre.

Selain itu, lanjut Andre, Prabowo-Sandiaga juga berkomitmen akan memberikan kebebasan berserikat terhadap pengemudi ojek online.

"Lalu kami juga di kontrak politik itu juga sudah menyampaikan, kami akan memberikan kebebasan berserikat kepada teman-teman ojek online. Jadi kontrak politik antara Pak Prabowo yang ditandatangani 2018 itu jelas," tuturnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Nasional
Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Nasional
Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Nasional
Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Nasional
Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Nasional
Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Nasional
Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Nasional
Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai 'Rontok' hingga Sungkan Cuti

Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai "Rontok" hingga Sungkan Cuti

Nasional
Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Nasional
Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Nasional
Menpan RB: Gaji PNS DKI Jakarta Tinggi karena Ikuti Kemampuan Daerah

Menpan RB: Gaji PNS DKI Jakarta Tinggi karena Ikuti Kemampuan Daerah

Nasional
Mantan Menpora Imam Nahrawi Kembali Diperiksa KPK

Mantan Menpora Imam Nahrawi Kembali Diperiksa KPK

Nasional
Prabowo Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertahanan dengan Ghana

Prabowo Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertahanan dengan Ghana

Nasional
Tersangka Perantara Suap Eks Bupati Labuhanbatu Segera Disidang

Tersangka Perantara Suap Eks Bupati Labuhanbatu Segera Disidang

Nasional
Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X