Prabowo Apresiasi Sikap KPU dan Bawaslu yang Dinilai Kooperatif

kJAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia menilai kedua lembaga tersebut, khususnya KPU, telah bersikap kooperatif dan kondusif.

Hal itu ia ungkapkan saat memberikan keterangan seusai bertemu Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019) malam.

"Kesempatan ini saya juga mau menyampaikan apresiasi pada KPU dan Bawaslu. KPU kami lihat sangat kooperatif, sangat kondusif," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, KPU selama ini telah bersikap dan memberikan tanggapan yang baik dan mengutmakan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara.

Ia berharap sikap KPU tersebut menjadi pertanda bahwa Pemilu 2019 mendatang akan berjalan secara baik dan hasilnya benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat.

"Jadi sikap dan tanggapan dari KPU dan Bawaslu, saya harus sampaikan apresiasi dan penghargaan," kata Prabowo.

Baca juga: Ini yang Disasar Peretas Situs KPU

"Mudah-mudahan ini pertanda baik kita hasilkan suatu demokrasi yang baik, yang bagus, sejuk, damai, yang benar-benar mencerminkan dan menghargai kehendak rakyat. The will of the people, itu yang kita harapkan," ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Senin (11/3/2019).

Kehadiran mereka untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

"Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

"Karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu. Ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali, bahkan 20 kali," sambungnya.

Dari penjelasan KPU, kata Riza, angka pemilih berdasarkan tanggal lahir tersebut didapat dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, BPN juga menemukan data tidak wajar berupa 300 ribu orang yang berusia di atas 90 tahun yang masuk DPT. Menurut BPN, jumlah ini tidak wajar karena terlalu besar.

Ada pula 20.475 pemilih berusia di bawah 17 tahun yang masuk DPT. Data ini juga dinilai tak wajar. BPN bahkan menemukan 775.248 data ganda dalam DPT.

Atas temuan tersebut, kata Riza, KPU berjanji untuk memperbaiki DPT pemilu.