Kompas.com - 14/03/2019, 23:01 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bertemu dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bertemu dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019) malam.

kJAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia menilai kedua lembaga tersebut, khususnya KPU, telah bersikap kooperatif dan kondusif.

Hal itu ia ungkapkan saat memberikan keterangan seusai bertemu Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019) malam.

"Kesempatan ini saya juga mau menyampaikan apresiasi pada KPU dan Bawaslu. KPU kami lihat sangat kooperatif, sangat kondusif," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, KPU selama ini telah bersikap dan memberikan tanggapan yang baik dan mengutmakan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara.

Ia berharap sikap KPU tersebut menjadi pertanda bahwa Pemilu 2019 mendatang akan berjalan secara baik dan hasilnya benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat.

"Jadi sikap dan tanggapan dari KPU dan Bawaslu, saya harus sampaikan apresiasi dan penghargaan," kata Prabowo.

Baca juga: Ini yang Disasar Peretas Situs KPU

"Mudah-mudahan ini pertanda baik kita hasilkan suatu demokrasi yang baik, yang bagus, sejuk, damai, yang benar-benar mencerminkan dan menghargai kehendak rakyat. The will of the people, itu yang kita harapkan," ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Senin (11/3/2019).

Kehadiran mereka untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan di Papua

Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
Tempat Wisata yang Buka Saat Lebaran Wajib Batasi Pengunjung dan Jam Operasional

Tempat Wisata yang Buka Saat Lebaran Wajib Batasi Pengunjung dan Jam Operasional

Nasional
Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk bagi Penanganan Pandemi

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk bagi Penanganan Pandemi

Nasional
Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala Jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala Jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X