Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Soroti Netralitas ASN di Kampanye Akbar

Kompas.com - 14/03/2019, 20:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, pihaknya bakal menyoroti netralitas ASN selama kampanye akbar.

Menurut Abhan, netralitas ASN berpotensi dilanggar sepanjang kampanye akbar yang dimulai pada 24 Maret hingga 13 April mendatang.

Karena itu hal tersebut menjadi fokus dalam rapat kesiapan penyelenggaraan pemilu bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Polri, dan TNI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Baca juga: Data KASN, Setiap Hari Ada 20 Laporan Terkait Netralitas ASN

"Beberapa potensi pelanggaran tentu kami antisipasi. Persoalan netralitas ASN, TNI/Polri di dalam kampanye rapat umum. Kami tadi sampaikan, harus ada komitmen bersama terkait netralitas ASN dalam menghadapi kampanye rapat umum," ucap Abhan usai rapat.

Sementara itu, terkait pembagian zona wilayah kampanye, Abhan menilai sudah proporsional sehingga bisa meminimalisasi bentrokan antar-massa pendukung masing-masing pasangan calon.

Abhan mengatakan, Bawaslu akan mengawasi jalannya kampanye akbar secara berjenjang dimulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi.

Baca juga: Bawaslu Catat 165 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

Ia menambahkan, semua zona menjadi bagian yang diawasi oleh Bawaslu sehingga tak ada daerah yang diistimewakan. Sebab menurut Abhan, potensi pelanggaran pemilu bisa terjadi dimana saja.

"Saya kira semua zona jadi perhatian. Jadi KPU sudah menetapkan ada 2 zona dan zona itu berlaku seluruh nasional. Artinya Pemda tidak perlu mengatur zona lagi. Tentu pengawasan kami nanti berjenjang," ujar Abhan.

"Kalau kegiatan di provinsi, Bawaslu di provinsi yang akan mengawasi. Prinsipnya jajaran kami siap untuk mengawasi tahapan kampanye rapat umum mulai 24 Maret sampai 13 April," lanjut dia.

Kompas TVMabes Polri meningkatkan status hukum kasus hoaks yang disebar akun twitter @Opposite6890. Kasus itu kini naik ke tahap penyidikan. Akun @Opposite6890 menyebut Polri memiliki pasukan buzzer untuk mendukung paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Polisi pun menyatakan sudah mengantongi identitas pemilik akun @Opposite6890. Menurut Karopenmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, pihaknya terus mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pelaku. Sebelumnya,polri menyatakan netralitas mereka merupakan harga mati dalam pemilu. Menurut polri, akun @Opposite6890 adalah akun anonim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. #PasukanBuzzer #AkunOpposite6890 #KasusHoaks
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com