Kompas.com - 14/03/2019, 20:33 WIB
Ketua Bawaslu Abhan KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKetua Bawaslu Abhan
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, pihaknya bakal menyoroti netralitas ASN selama kampanye akbar.

Menurut Abhan, netralitas ASN berpotensi dilanggar sepanjang kampanye akbar yang dimulai pada 24 Maret hingga 13 April mendatang.

Karena itu hal tersebut menjadi fokus dalam rapat kesiapan penyelenggaraan pemilu bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Polri, dan TNI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Baca juga: Data KASN, Setiap Hari Ada 20 Laporan Terkait Netralitas ASN

"Beberapa potensi pelanggaran tentu kami antisipasi. Persoalan netralitas ASN, TNI/Polri di dalam kampanye rapat umum. Kami tadi sampaikan, harus ada komitmen bersama terkait netralitas ASN dalam menghadapi kampanye rapat umum," ucap Abhan usai rapat.

Sementara itu, terkait pembagian zona wilayah kampanye, Abhan menilai sudah proporsional sehingga bisa meminimalisasi bentrokan antar-massa pendukung masing-masing pasangan calon.

Abhan mengatakan, Bawaslu akan mengawasi jalannya kampanye akbar secara berjenjang dimulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bawaslu Catat 165 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

Ia menambahkan, semua zona menjadi bagian yang diawasi oleh Bawaslu sehingga tak ada daerah yang diistimewakan. Sebab menurut Abhan, potensi pelanggaran pemilu bisa terjadi dimana saja.

"Saya kira semua zona jadi perhatian. Jadi KPU sudah menetapkan ada 2 zona dan zona itu berlaku seluruh nasional. Artinya Pemda tidak perlu mengatur zona lagi. Tentu pengawasan kami nanti berjenjang," ujar Abhan.

"Kalau kegiatan di provinsi, Bawaslu di provinsi yang akan mengawasi. Prinsipnya jajaran kami siap untuk mengawasi tahapan kampanye rapat umum mulai 24 Maret sampai 13 April," lanjut dia.

Kompas TVMabes Polri meningkatkan status hukum kasus hoaks yang disebar akun twitter @Opposite6890. Kasus itu kini naik ke tahap penyidikan. Akun @Opposite6890 menyebut Polri memiliki pasukan buzzer untuk mendukung paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Polisi pun menyatakan sudah mengantongi identitas pemilik akun @Opposite6890. Menurut Karopenmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, pihaknya terus mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pelaku. Sebelumnya,polri menyatakan netralitas mereka merupakan harga mati dalam pemilu. Menurut polri, akun @Opposite6890 adalah akun anonim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. #PasukanBuzzer #AkunOpposite6890 #KasusHoaks
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.