Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Tanggapi Reaksi Sejumlah Parpol terhadap Pidato Grace Natalie

Kompas.com - 14/03/2019, 15:40 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan reaksi dari sejumlah partai politik dalam menanggapi pidato Ketua Umum PSI Grace Natalie di Medan, Sumatera Utara pada Senin (11/3/2019).

Juru Bicara PSI, Tsamara Amany Alatas menilai, tanggapan sejumlah parpol tak substantif.

"Padahal sebenarnya apa yang diungkapkan Grace Natalie adalah murni upaya untuk diskusi publik. Kalau memang pernyataan Grace tidak tepat, maka bantah saja dengan fakta dan data," ujar Tsamara di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

Dalam pidatonya, Grace Natalie mengungkapkan, PSI akan menerobos arus utama partai lama. Ia juga menyinggung partai-partai yang masih menggunakan gaya lama dalam berpolitik.

Menurut dia, sejarah telah menuliskan takdir PSI akan menjadi pengganggu kenyamanan partai-partai lama.

Tsamara mengatakan, pidato Grace menyampaikan fakta, salah satunya partai nasionalis yang mengusung caleg eks koruptor.

"Enggak bisa dipungkiri juga bahwa partai nasionalis juga terlibat bahkan mendukung caleg eks koruptor. Fakta-fakta ini lebih baik dibantah dengan fakta daripada menuduh yang tidak-tidak, upaya ini harus dijawab dengan diskusi," kata Tsamara.

Sementara itu, Andy Budiman, yang juga Juru Bicara PSI, mengatakan, pidato Grace secara langsung menyampaikan tawaran diskusi dengan para parpol.

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada parpol yang menyanggah pidato Grace dengan tawaran dan program yang mereka miliki.

Menurut dia, selama ini perdebatan antar-parpol lebih banyak diisi oleh sesuatu yang sifatnya tidak subtantif.

"Kita tidak mendapatkan isi dari percakapan politik ini. Kita enggak tau gagasan dari parti apa saja," kata Andy.

Pada salah satu bagian pidatonya, Grace juga menyindir PDI Perjuangan dan Partai Golkar mengenai maraknya peraturan daerah diskriminatif, seperti perda berbasis agama.

Menurut Grace, berdasarkan penelitian, PDI-P dan Golkar terlibat aktif merancang, mengesahkan, dan menerapkan 58 Perda Syariah di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com