Pimpinan Komisi II Beri Catatan untuk Publikasi "Quick Count" pada Hari Pemungutan Suara

Kompas.com - 14/03/2019, 08:51 WIB
Wasekjen PKB Nihayatul Wafiroh saat menemui para petani Pegunungan Kendeng yang menggelar aksi protes di depan Istana Negara, Rabu (15/3/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoWasekjen PKB Nihayatul Wafiroh saat menemui para petani Pegunungan Kendeng yang menggelar aksi protes di depan Istana Negara, Rabu (15/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan quick count atau hitung cepat yang disiarkan di televisi memengaruhi mentalitas masyarakat dan petugas di tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut dia, quick count menjadikan masyarakat malas ke TPS untuk menggunakan hak suara.

"Pengalaman pemilu selama ini, quick count itu menjadikan masyarakat yang belum datang ke TPS itu malas datang," ujar Nihayatul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dia mengatakan, waktu pencoblosan berlangsung sejak pukul 07.00 WIB sampai 13.00 WIB.


Baca juga: Semua Pihak Diingatkan untuk Tak Pertajam Polarisasi karena Beda Pilihan di Pemilu 2019

Sementara, pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB merupakan waktu untuk pemilih tambahan. Ia mengatakan, biasanya quick count sudah mulai disiarkan di televisi pada pukul 11.00 WIB atau 12.00 WIB.

Nihayatul mengatakan, masyarakat cenderung enggan datang ke TPS jika sudah mengetahui gambaran pasangan calon mana yang menang.

Selain itu, ia menilai, quick count juga mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Ketika quick count menunjukkan satu pasangan calon sudah menang, saksi yang ada di TPS akan merasa penghitungan suara real di lapangan tidak penting lagi.

Baca juga: VIK Pemilu 2019, Sejarah Baru Pesta Demokrasi

Alasannya, karena sudah merasa kalah, saksi meninggalkan TPS sebelum penghitungan selesai.

"Penghitingan belum selesai, saksi sudah pergi. Itu kondisi real di lapangan. Saya sepakati quick count harus ada aturannya karena kita menjaga sportivitas dan juga kinerja petugas di lapangan," ujar Nihayatul.

Dia menilai, waktu paling pas untuk menyiarkan quick count adalah pukul 15.00 WIB. Pada saat itu, proses pencoblosan dan penghitungan di TPS sudah selesai.

"Saya sepakat pukul 15.00 ya karena kalau pukul 13.00, nanti mentalitas petugas di lapangannya ini. Di beberapa daerah itu begitu, ketika 'ah kita sudah kalah', mereka pergi," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X