Kompas.com - 13/03/2019, 22:08 WIB
Kepala Staf Presiden, Moeldoko menerima Mugiyanto (baju putih) dan keluarga korban didampingi Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, di Binagraha, Rabu (13/3/2019). KANTOR STAF PRESIDENKepala Staf Presiden, Moeldoko menerima Mugiyanto (baju putih) dan keluarga korban didampingi Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, di Binagraha, Rabu (13/3/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com – Keluarga 13 aktivis ‘98 meminta pemerintah segera memastikan status saudara dan anak mereka yang hilang. Permintaan ini disampaikan bertepatan 21 tahun peristiwa penculikan para aktivis.

Perwakilan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menyampaikan permintaan ini saat bertemu Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko, Rabu (13/3/2019) di Binagraha, Jakarta.

Status keberadaan 13 aktivis hilang itu sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal.

“Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR,” kata Dewan Penasihat IKOHI Mugiyanto dalam pernyataan yang diterima Kompas.com, Rabu,

Mereka berharap pemerintah segera menerbitkan dokumen resmi terkait status kependudukan korban yang masih hilang.

Selain itu, mereka mengharapkan ada kompensansi atau bantuan untuk mendapat beasiswa pendidikan, kesehatan, dan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, mereka meminta pemerintah mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.

“Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi. Kami yakin Pak Jokowi mampu," ujar Mugiyanto yang datang bersama keluarga korban hilang lainnya.

Dalam pertemuan, IKOHI menyampaikan sikap politiknya sesuai hasil Kongres 1 IKOHI, Oktober 2002. Mereka mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM.

Moeldoko sangat memahami isi hati keluarga yang kehilangan. Dia memuji langkah keluarga korban yang terus memperjuangkan keberadaan nasib anggota keluarganya ini. Pengungkapan ini penting agar generasi sekarang tahu sejarah kelam yang pernah menimpa republik ini.

Panglima TNI periode 2013-2015 itu berjanji akan menyampaikan tuntutan keluarga korban kepada Presiden Joko Widodo. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Nasional
Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Nasional
BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.