Keluarga Korban Aktivis Hilang Mengadu ke Moeldoko

Kompas.com - 13/03/2019, 22:08 WIB
Kepala Staf Presiden, Moeldoko menerima Mugiyanto (baju putih) dan keluarga korban didampingi Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, di Binagraha, Rabu (13/3/2019). KANTOR STAF PRESIDENKepala Staf Presiden, Moeldoko menerima Mugiyanto (baju putih) dan keluarga korban didampingi Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, di Binagraha, Rabu (13/3/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com – Keluarga 13 aktivis ‘98 meminta pemerintah segera memastikan status saudara dan anak mereka yang hilang. Permintaan ini disampaikan bertepatan 21 tahun peristiwa penculikan para aktivis.

Perwakilan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menyampaikan permintaan ini saat bertemu Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko, Rabu (13/3/2019) di Binagraha, Jakarta.

Status keberadaan 13 aktivis hilang itu sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal.


“Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR,” kata Dewan Penasihat IKOHI Mugiyanto dalam pernyataan yang diterima Kompas.com, Rabu,

Mereka berharap pemerintah segera menerbitkan dokumen resmi terkait status kependudukan korban yang masih hilang.

Selain itu, mereka mengharapkan ada kompensansi atau bantuan untuk mendapat beasiswa pendidikan, kesehatan, dan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.

Terakhir, mereka meminta pemerintah mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.

“Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi. Kami yakin Pak Jokowi mampu," ujar Mugiyanto yang datang bersama keluarga korban hilang lainnya.

Dalam pertemuan, IKOHI menyampaikan sikap politiknya sesuai hasil Kongres 1 IKOHI, Oktober 2002. Mereka mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM.

Moeldoko sangat memahami isi hati keluarga yang kehilangan. Dia memuji langkah keluarga korban yang terus memperjuangkan keberadaan nasib anggota keluarganya ini. Pengungkapan ini penting agar generasi sekarang tahu sejarah kelam yang pernah menimpa republik ini.

Panglima TNI periode 2013-2015 itu berjanji akan menyampaikan tuntutan keluarga korban kepada Presiden Joko Widodo. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X