Keluarga Korban Aktivis Hilang Mengadu ke Moeldoko

Kompas.com - 13/03/2019, 22:08 WIB
Kepala Staf Presiden, Moeldoko menerima Mugiyanto (baju putih) dan keluarga korban didampingi Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, di Binagraha, Rabu (13/3/2019). KANTOR STAF PRESIDENKepala Staf Presiden, Moeldoko menerima Mugiyanto (baju putih) dan keluarga korban didampingi Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, di Binagraha, Rabu (13/3/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com – Keluarga 13 aktivis ‘98 meminta pemerintah segera memastikan status saudara dan anak mereka yang hilang. Permintaan ini disampaikan bertepatan 21 tahun peristiwa penculikan para aktivis.

Perwakilan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menyampaikan permintaan ini saat bertemu Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko, Rabu (13/3/2019) di Binagraha, Jakarta.

Status keberadaan 13 aktivis hilang itu sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal.

“Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR,” kata Dewan Penasihat IKOHI Mugiyanto dalam pernyataan yang diterima Kompas.com, Rabu,

Mereka berharap pemerintah segera menerbitkan dokumen resmi terkait status kependudukan korban yang masih hilang.

Selain itu, mereka mengharapkan ada kompensansi atau bantuan untuk mendapat beasiswa pendidikan, kesehatan, dan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.

Terakhir, mereka meminta pemerintah mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.

“Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi. Kami yakin Pak Jokowi mampu," ujar Mugiyanto yang datang bersama keluarga korban hilang lainnya.

Dalam pertemuan, IKOHI menyampaikan sikap politiknya sesuai hasil Kongres 1 IKOHI, Oktober 2002. Mereka mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM.

Moeldoko sangat memahami isi hati keluarga yang kehilangan. Dia memuji langkah keluarga korban yang terus memperjuangkan keberadaan nasib anggota keluarganya ini. Pengungkapan ini penting agar generasi sekarang tahu sejarah kelam yang pernah menimpa republik ini.

Panglima TNI periode 2013-2015 itu berjanji akan menyampaikan tuntutan keluarga korban kepada Presiden Joko Widodo. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X